Infokaltim.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan kekhawatirannya terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kaltim yang berpotensi terdampak isu pemotongan anggaran pada tahun 2026.
Meski menghadapi potensi pengurangan dana, Reza menegaskan harapannya agar seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pemangkasan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Komisi III mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim. Dalam pertemuan itu, Dinas PUPR memaparkan rencana kerja dan proyek yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Menurut Reza, sejumlah proyek pembangunan jalan menjadi prioritas yang mendesak karena sangat dibutuhkan masyarakat.
Beberapa ruas jalan di Bontang, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu memerlukan percepatan penyelesaian.
“Pemerintah daerah menempatkan program-program ini sebagai prioritas utama. Kami berharap isu pengurangan anggaran dari pemerintah pusat tidak mengganggu kelancaran proyek yang sudah direncanakan,” ujar Reza, Rabu (26/11/2025).
Selain itu, Komisi III juga menyoroti kinerja Dishub Kaltim. Beberapa perhatian utama termasuk kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang masih perlu perbaikan di berbagai lokasi, serta kesiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kami meminta Dishub memastikan kesiapan pelayanan di terminal dan pelabuhan, mengingat aktivitas masyarakat meningkat signifikan selama periode libur dan perayaan,” kata Reza.
Reza menekankan bahwa pemerintah daerah harus tetap berkomitmen pada program strategis, terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan pelayanan publik.
DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan pembangunan agar proyek-proyek infrastruktur tidak terhambat.
[anr|anl|ads dprd kaltim]