Merasa Kaget Pegawai Honorer Disekretariat DPRD Samarinda Sebanyak 387, Anhar Sebut Terlalu Banyak

^{Anhar, Anggota Komisi III DPRD Samarinda}

Infokaltim.id, Samarinda- Pasca Wali Kota Samarinda, Andi Harun lakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor DPRD Samarinda, tuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar pada Senin (29/3/2021).

Dia mengatakan bahwa sidak yang dilakukan oleh Wali Kota dianggap wajar, pasalnya sejumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diantaranya memberikan gaji setiap bulan dari APBD

“jumlah pegawai sudah di luar kewajaran, terlalu banyak”, ujar Anhar, via WA, Rabu, (30/3/2021)

Menurut politisi PDI Perjuangan ini bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di angka Rp 500 Miliar, sementara memberikan honor setiap bulan kepada PTTH dan PTTB tersebut terbilang sangat kurang. Sedangkan upah pegawai mencapai Rp 250 miliar lebih.

Dia mengapresiasi Andi Harun melakukan sidak di bagian sekretariat tersebut. Kata Anhar tindakan sidak oleh Wali kota Samarinda Andi Harun merupakan sejarah untuk pertama kalinya dilakukan penertiban disiplin pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Samarinda

“Sebenarnya lembaga ini harus melakukan koreksi, selama ini telah menerima dan meloloskan pegawai dengan jumlah yang besar, hanya melayani 45 anggota dewan, Masa merekrut sekitar 387 orang ini saya kata seperti pabrik plywood”, sebut Anhar

Dia mengakui heran jika pegawai dilingkungan sekretariat Anggota sebanyak 387 orang. Dia merasa tidak masuk akal, meskipun ada pro dan kontra saat sidak yang dilakukan oleh Andi Harun namun ini salah satu tindakan disiplin kinerja ASN maupun pegawai honorer dilingkungan sekretariat dewan.

Dia mempertanyaakan proses rekrutmen PTTH yang dilakukan disetiap pimpinan ASN dilingkungan sekretariat DPRD Samarinda. Menurutnya seluruh unsur pimpinan lembaga perlu melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

Dia berharap Pemkot Samarinda terus melakukan pembenahan dengan mengelola anggaran daerah secara tepat dan baik, pasalnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan.

“Harus dimulai dari dispilin kinerja ASN dan pegawai honorer harusnya bekerja dengan baik, dan kebutuhan rekrut honorer pun mestinya sesuai kebutuhan, sehingga ke depan anggaran bisa hemat untuk porsi pembangunan infrastruktur, penataan kota. Maka perlu pegawai harus disiplin dan ulet bekerja”, harap Anhar

[SD]