Infokaltim.id, Tenggarong- Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Baharuddin menyoroti sejumlah usulan kegiatan pembangunan fisik sekolah disejumlah kecamatan dicoret oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Padahal menurut Baharuddin, pencoretan usalan kegiatan pembangunan fisik sekolah itu mestinya diprioritaskan karena itu merupakan hal urgen yang harus didahulukan.
“Karena memang kondisi sekolah itu harus ada pembangunan baru atau perbaikan,” ujar Baharuddin.
Dia menyebutkan, pencoretan pembanguan fisik sekolah disejumlah kecamatan seperti RKB di SMPN 8 Muara Badak, SMPN 4 Anggana, Kecamatan Loa Kulu hinga Samboja.
“Ini kalau tidak dilaksanakan tentunya akan berakibat buruk bagi lembaga pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah,” ungkapnya.
Pencoretan sejumlah kegiatan fisik sekolah dilatarbelakangi waktu pengerjaaan di APBD Perubahan yang terlalu singkat. Karena pengerjaannya tidak bisa dilakukan secepat mungkin, sehingga kegiatannya diganti dengan pengadaan.
“Kalau ini sudah jadi perencanaan dan tidak bisa dilaksanakan di 2023, harus menjadi prioritas di 2024. Tidak boleh ada alasan lagi kalau fisik tidak dilaksanakan, karena kami sudah memberikan ruang,” tegas Baharuddin,
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, bangunan ruang kelas baru dibutuhkan karena kondisi ruang kelasnya tidak layak untuk jumlah siswanya banyak. Sehingga perlu sentuhan pemerintah.
“Kami lakukan penekan untuk itu, tidak boleh dibiarkan ini, betapa banyak (kegiatan) fisik yang dicoret dan ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Baharuddin mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memaksimalkan kegiatan. Sebab pada APBD Perubahan ini ada penambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar. Secara keselurahan, anggaran tahun 2023 yang diampu Disdikbud sekitar Rp 2 triliun.
“Dengan adanya peningkatan (APBD) perubahan ini betul-betul bisa memaksimalkan program kegiatan yang ada di Disdikbud,” tutupnya.
[Rfn|anl|Ads]