Infokaltim.id, Samarinda- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi memberlakukan work from home (WFH) pada 17 April 2026 setiap jum’at.
Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat agar menghemat bahan bakar minyak (BBM) yang sebabkan pergolakan peperangan global yang saat ini memberikan dampak pada semua negara termasuk Indonesia.
Salah satu pemicu kebijakan WFH oleh pemerintah pusat adalah penyebab peperangan antara Amerika-Israel dengan Iran, lantaran hal tersebut Selat Homuz yang merupakan lalu litas laut minyak yang hingga saat ini masih ditutup oleh Iran, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM disemua negara.
Untuk menangapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menegaskan bahwa WFH sebagai upaya efisiensi, namun jangan lupa atas pelayanan masyarakat yang merupakan kewajiban bagi pemeritah terhadap rakyamya.
Samri mendorong agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda agar bekerja dengan baik selayaknya bekerja di kantor.
“Memang perlu adanya perhitungan yang menyeluruh, agar semua hak pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu,” tukasnya.
Meski demikian, Politisi PKS ini meminta agar organisasi pemeritah daerah (OPD) tertentu yang menjadi pilar pelayanan masyarakat perlu dikaji agar pelayanan tetap di kantor.
“Seperti pemeritah kecamatan, kelurahan itu ada pelayanan terhadap masyarakat yang sifatnya bertemu langsung, kalau sifiatnya administratif boleh dikerjakan dari rumah,” ujarnya.
Meski bekerja dari rumah, Samari mengharapkan agar kepengawasan tetap berjalan dengan baik, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu dan terpenting adalah kualitas layanan harus ditingkatkan.
“Setiap kebijakan memang ada plus minusnya, tapi tergantung setiap pegawai berkerja dengan baik melayani masyarakat, sisi lainnya juga menghebat biaya, BBM, bahkan kemacetan,” tukasnya.
[rya|anl|adv]