Infokaltim.id, Penajam– Realisasi pendapatan sektor kepelabuhanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru mencapai sekitar Rp3,8 miliar dari target lebih dari Rp10 miliar. Terhentinya aktivitas pemuatan (loading) batu bara sejak Januari 2026 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian pendapatan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) PPU, Agus Dahlan, mengatakan aktivitas pemuatan batu bara belum dapat kembali berjalan karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan belum diterbitkan oleh kementerian terkait.
Padahal, kegiatan pemuatan batu bara selama ini menjadi salah satu penopang penerimaan dari sektor kepelabuhanan. Dengan volume muatan yang besar, aktivitas tersebut berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Target kita sebenarnya secara keseluruhan dari kepelabuhanan itu sekitar Rp10 miliar lebih. Sementara realisasi kita baru sekitar Rp3,8 miliar,” ujar Agus Dahlan.
Ia menjelaskan, terdapat tiga perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pemuatan batu bara di kawasan pelabuhan PPU, yakni SDA, PMA, dan KJN. Namun, ketiganya belum dapat melakukan pemuatan karena masih terkendala penerbitan RKAB.
Menurut Agus, penghentian aktivitas tersebut berdampak langsung terhadap potensi penerimaan daerah. Sebab, dalam satu kali kegiatan pemuatan, volume batu bara dapat mencapai ribuan ton sehingga nilai penerimaan yang dihasilkan juga cukup besar.
“Kalau batu bara itu bisa loading, jumlahnya besar, tonasenya besar. Sekali loading bisa sampai 7.500 ton, bahkan bisa 10.000 ton. Jelas hitungannya juga besar,” jelasnya.
Agus menegaskan, kondisi tersebut memengaruhi upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan kepelabuhanan tahun ini. Pasalnya, kegiatan yang sebelumnya rutin berlangsung setiap bulan kini tidak memberikan kontribusi sejak awal tahun.
Di sisi lain, aktivitas pemuatan yang masih berjalan saat ini didominasi komoditas crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari sejumlah perusahaan. Namun, kegiatan tersebut juga menghadapi tantangan akibat kondisi musim kemarau.
Menurut Agus, berkurangnya pasokan TBS selama musim kemarau turut memengaruhi ketersediaan bahan baku dan produksi CPO. Dampaknya, volume kegiatan pemuatan komoditas tersebut berpotensi ikut mengalami penurunan.
“Sekarang yang masih loading itu CPO dari beberapa perusahaan yang ada. Sementara kegiatan bongkar muat lainnya juga ada, tetapi tidak sebanyak CPO dan batu bara,” ungkapnya.
Kondisi ini membuat sumber penerimaan dari aktivitas kepelabuhanan belum mampu memberikan kontribusi optimal. Ketika pemuatan batu bara terhenti dan aktivitas CPO menghadapi keterbatasan pasokan, ruang untuk mengejar target pendapatan menjadi semakin terbatas.
Agus mengakui, terhentinya pemuatan batu bara memberikan dampak terhadap penerimaan daerah. Karena itu, keberlanjutan aktivitas kepelabuhanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan.
Dengan target lebih dari Rp10 miliar, Dishub PPU masih perlu mengoptimalkan potensi penerimaan dari kegiatan yang tetap berjalan, sembari mencermati perkembangan kendala penerbitan RKAB perusahaan batu bara.
“Pemulihan aktivitas pemuatan batu bara diharapkan dapat membuka kembali peluang penerimaan dari komoditas tersebut. Sebab, dengan kapasitas muatan yang besar, kegiatan ini berpotensi membantu mendongkrak realisasi pendapatan kepelabuhanan PPU hingga akhir tahun anggaran,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]