Isran Noor saat melakukan rapat koordinasi monitoring keamanan jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H
Infokaltim.id, Tenggarong – Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi penanganan keamanan jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan mudik lebaran, terutama dalam penerapan PPKM Mikro dan penegakkan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 saat memasuki libur Idul Fitri.
Gubernur Kaltim, Isran Noor didampingi Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Danlanud Dhomber Balikpapan Komandan Kolonel Pnb Dedy Susanto serta Danlanal Balikpapan Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo setelah mengunjungi Desa Tangguh, yaitu Desa Rempanga dan Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu.
Melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Bupati Kukar, yang diterima Wakil Bupati Kukar Rendi Sholihin dan Sekdakab Kukar Sunggono, OPD dan DPRD lingkup Pemkab Kukar, Kamis (6/5/2021).
Isran Noor menegaskan saat penanganan mudik Idul Fitri. Agar Pemkab Kukar dan perangkat sektor termasuk kepolisian dan TNI untuk sigap melaksanakan pengetatan di lokasi yang telah ditetapkan.
“Karena, semua ini ada instruksi pemerintah pusat dan daerah hanya mengikuti. Maka dari itu, apabila sudah disekat sama dengan tidak bisa lewat,” sebut Isran Noor kepada wartawan didampingi Pangdam VI Mulawarman Heri Wiranto dan Kapolda Herry Rudolf Nahak.
Menurut Isran, siapa saja harus mengikuti aturan. Karena tujuan penegakkan ini adalah untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas.
Apalagi PNS, tentu wajib dan contoh bagi yang lain untuk patuh. Bahkan, ada sanksi yang diberikan sesuai evaluasi yang dilakukan Tim Satgas Covid maupun Pembina Kepegawaian.
“Sanksi bagi PNS itu macam-macam, bisa teguran lisan. Sesuai evaluasi yang dilakukan. Bisa turun pangkat, tak dibayar gajinya. Apabila tak mematuhi larangan mudik,” tegasnya
[HMS PEM PROV Kaltim| SDH]
Info Terbaru
- Sejumlah Sekolah Alami Kekurangan Guru hingga 93 Orang, Disdikpora PPU Lakukan Redistribusi Tenaga Pengajar
- Pemkab PPU Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 Capai Rp1,99 Triliun, Waris Muin Sebut Penyesuaian Fiskal dan Kebutuhan Belanja
- DBH Sawit Alami Penurunan, Alokasi Pembangunan Infrastruktur dan Perkebunan Terhambat, Distan PPU Fokus pada STDB
- Bupati PPU Mudyat Noor Perjuangkan Pembangunan Jembatan Riko dan Pelabuhan Nenang ke Kemeninfra
- BKAD PPU Usulkan Anggaran Porprov Kaltim Senilai Rp5 Miliar, Bakal Dimasukan di APBD Perubahan 2026