Infokaltim.id, Samarinda- Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2026 dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun menimbulkan keprihatinan serius di kalangan legislator.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penyusunan ulang kebijakan fiskal yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Faktor utama yang mendorong anjloknya APBD disebut-sebut berasal dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini menjadi andalan pembiayaan daerah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat provinsi, tetapi juga memukul ketergantungan anggaran 10 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
“Masalah ini bukan hanya soal kekurangan anggaran, tapi soal bagaimana kita menyusun ulang mekanisme pembiayaan agar mampu bertahan di tengah tekanan fiskal,” ujar Hasanuddin pada Jumat (4/7/2025).
Ia menyoroti pentingnya pengeluaran yang lebih efisien dan selektif, dengan tetap mengedepankan sektor vital seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, Hasanuddin mendorong agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam meningkatkan sumber pendapatan, termasuk lewat pemanfaatan aset daerah secara optimal.
Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Hasanuddin, BUMD seharusnya bisa menjadi kontributor nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar bergantung pada suntikan dana dari APBD.
“Kita harus mulai membangun BUMD yang sehat dan profesional agar bisa menopang perekonomian daerah secara mandiri. Ketergantungan terhadap sektor migas dan batu bara tidak bisa dilanjutkan terus-menerus,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi perlunya transformasi ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor alternatif seperti pertanian, pariwisata, dan jasa.
Diversifikasi ini dianggap penting untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global.
Ia juga mengajak pemerintah untuk lebih bijak dalam memanfaatkan aset milik daerah, terutama untuk menekan biaya sewa dan akuisisi lahan.
Menurutnya, langkah-langkah kecil seperti ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan fiskal.
“Ini waktunya kita berpikir ulang dan bertindak lebih cerdas. Situasi ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki fondasi ekonomi dan pembiayaan daerah kita,” tutup Hasanuddin.