Infokaltim.id, Samarinda- Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan bahwa pembangunan saluran drainase berskala besar di Samarinda tidak akan efektif mengatasi banjir jika tidak dibarengi dengan perawatan rutin dan dukungan dari sektor swasta.
Menurutnya, infrastruktur drainase yang dibangun dengan anggaran besar justru berisiko menimbulkan genangan baru jika tidak dijaga kebersihannya dari lumpur dan sampah.
Ia menegaskan bahwa perawatan berkala adalah kunci agar saluran air dapat berfungsi secara optimal.
“Sebesar apa pun drainase yang dibangun, kalau tersumbat lumpur dan sampah, ya tetap tidak berfungsi. Tanpa perawatan berkala, itu hanya jadi tempat genangan air,” kata Syarifatul, pada Jumat (4/7/2025).
Dia menilai banjir yang kerap terjadi di Samarinda disebabkan oleh dua faktor utama, yakni curah hujan yang meningkat dan sistem drainase yang belum optimal.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar petugas kebersihan dilibatkan secara aktif untuk menjaga kebersihan saluran air.
Lebih jauh, Syarifatul menekankan perlunya pengerukan Sungai Mahakam sebagai upaya jangka panjang dalam pengendalian banjir.
Dirinya juga menyebut sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai telah mengurangi daya tampung air, sehingga banjir dapat terjadi bahkan saat hujan ringan atau saat air laut pasang.
“Dasar sungai yang dangkal membuat air cepat meluap. Pengerukan Sungai Mahakam adalah tindakan mendesak yang tidak boleh ditunda,” jelasnya.
Syarifatul juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi banjir, mulai dari hulu hingga hilir.
Politisi Golkar itu mengatakan bahwa rusaknya hutan di wilayah perbukitan turut mempercepat aliran air permukaan menuju kota.
“Kita butuh strategi menyeluruh, drainase di kota dibenahi, sungai di hilir dikeruk, dan hutan di hulu dijaga. Kalau tidak, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, ia mendorong peran aktif dunia usaha, terutama perusahaan pertambangan dan pelaku industri yang memanfaatkan jalur sungai.
Menurutnya, mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tidak boleh diabaikan.
“Perusahaan, khususnya yang menggunakan sungai atau membuka lahan, harus ikut terlibat. Bisa lewat dana kontribusi daerah atau program tanggung jawab sosial mereka. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” tutupnya.