Infokaltim.id, Bontang– Usulan penyertaan modal untuk PT Bontang Migas Energi (BME) mulai dibahas DPRD Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyarankan pembahasan dilakukan melalui panitia khusus (pansus) agar seluruh anggota dewan dapat ikut mengawasi prosesnya.
Menurut Rustam, penyertaan modal kepada perusahaan daerah merupakan kebijakan penting karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Saya menyarankan kalau bisa dibahas lewat pansus supaya semua anggota DPRD bisa terlibat,” ujar Rustam.
Ia menjelaskan, usulan tersebut masuk dalam salah satu rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah kota. Namun hingga saat ini DPRD masih menunggu pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) sebelum pembahasan dilakukan lebih lanjut.
“Sekarang masih tahap pandangan fraksi. Nanti setelah AKD terbentuk baru masuk pembahasan lebih detail,” katanya.
Rustam menilai peluang bisnis BME ke depan cukup besar, terutama setelah program jaringan gas rumah tangga terus berkembang di Kota Bontang. Dengan jumlah pelanggan yang semakin bertambah, perusahaan dinilai memiliki kesempatan meningkatkan keuntungan sekaligus kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
“Dengan sambungan jargas yang terus bertambah, tentu peluang pendapatannya juga semakin besar,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tambahan modal yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Rustam, DPRD tidak ingin penyertaan modal hanya habis untuk kebutuhan operasional tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.
“Kalau ada tambahan modal, hasilnya harus jelas dan perusahaan harus berkembang,” tegasnya.
Ia juga meminta manajemen BME lebih cermat mengelola keuntungan perusahaan. Sebab selama ini sebagian besar laba disebut masih terserap untuk biaya operasional.
“Keuntungan jangan habis untuk operasional saja. Harus ada yang bisa jadi dividen untuk daerah,” ujarnya.
Rustam berharap pembahasan penyertaan modal dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat juga dapat mengetahui arah pengembangan perusahaan daerah tersebut.
“Karena ini uang daerah, tentu pengawasannya harus maksimal,” tandasnya.
[ayu|anl|adv dprd bontang]