Infokaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan sebanyak 200 unit bantuan Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut akan disampaikan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) sesuai mekanisme dan format yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) PPU, Riviana Noor, menyampaikan hal tersebut setelah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP. Dalam koordinasi tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah perbedaan data alokasi bantuan BSPS tahun 2026. Berdasarkan paparan inflasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah bantuan untuk PPU tercatat sebanyak 278 unit. Sementara itu, alokasi yang disampaikan Kementerian PKP sebanyak 200 unit.
“Untuk tahun 2026, terdapat perbedaan angka antara paparan Kemendagri yang mencatat 278 unit dengan alokasi dari Kementerian PKP sebanyak 200 unit. Berdasarkan informasi yang kami terima, alokasi BSPS untuk PPU tahun ini sebanyak 200 unit,” ujar Riviana.
Selain membahas alokasi tahun berjalan, Disperkim PPU juga mulai mempersiapkan usulan bantuan untuk 2027. Pemerintah daerah berencana mengajukan 200 unit melalui portal SIBARU dengan mengikuti templat atau format dokumen yang telah disediakan.
Riviana mengatakan, pengajuan tersebut perlu disiapkan sesuai ketentuan agar dapat diproses oleh kementerian. Usulan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Untuk usulan tahun 2027, kami merencanakan pengajuan sebanyak 200 unit melalui portal SIBARU. Format usulannya harus mengikuti templat yang tersedia dalam sistem tersebut,” jelasnya.
Koordinasi dengan Kementerian PKP juga membahas status aset rumah susun (rusun) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di PPU pada 2018. Hingga kini, aset tersebut belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.
Proses serah terima masih menunggu mutasi atau pemindahan pencatatan aset dari Kementerian PUPR ke Kementerian PKP. Setelah proses administrasi tersebut selesai, tahapan selanjutnya terkait penyerahan aset kepada Pemkab PPU dapat ditindaklanjuti.
Selain itu, pemerintah daerah turut membahas rencana penataan kawasan kumuh. Dalam pembahasan tersebut, Kementerian PKP meminta kelengkapan dokumen pendukung sesuai readiness criteria (RC) atau kriteria kesiapan kegiatan.
Dokumen yang diperlukan meliputi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), serta Detail Engineering Design (DED).
Saat ini, dokumen RP3KP sedang dalam proses penyusunan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU. Sementara dokumen RP2KPKPK dan DED belum tersedia. Disperkim PPU berencana mengusulkan alokasi anggaran pada tahun 2027 untuk penyusunan dua dokumen tersebut. Kebutuhan anggaran sementara diperkirakan mencapai Rp700 juta.
“Untuk penataan kawasan kumuh, masih ada dokumen yang harus dilengkapi. RP3KP sedang disusun oleh Bapelitbang, sedangkan RP2KPKPK dan DED belum tersedia. Kami akan mengusulkan anggaran sekitar Rp700 juta pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan dokumen tersebut,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
