Infokaltim.id, Penajam – Kecilnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit membuat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mempertanyakan keuntungan yang diperoleh daerah dari status sebagai penghasil sawit.
PPU tercatat menerima DBH Sawit sekitar Rp1,8 miliar pada 2026. Nilai tersebut turun dari alokasi sebelumnya sekitar Rp3 miliar. Ishaq menilai penerimaan itu belum memberikan keuntungan yang sebanding dengan keberadaan perkebunan sawit di wilayah PPU.
Ia bahkan berpandangan PPU perlu mempertimbangkan kembali arah pengembangan perkebunan sawit.
Menurutnya, menjadi daerah berbatasan dengan kabupaten penghasil bisa membuka peluang penerimaan DBH tanpa harus mengandalkan perluasan perkebunan di wilayah sendiri.
“Kalau saya lebih setuju daerah PPU itu jangan ada perkebunan kelapa sawit. Lebih baik kita bukan penghasil, tapi dapat 20 persen, ketimbang penghasil 40 persen tapi dipotong,” kata Ishaq.
Ishaq mencontohkan Kota Balikpapan yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, tetapi menurutnya tetap berpeluang memperoleh DBH melalui skema daerah berbatasan dengan wilayah penghasil.
Ia menyebut PPU memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan sejumlah kabupaten yang memiliki perkebunan sawit, di antaranya Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara (Kukar). Ia juga menyebut Kutai Barat (Kubar) dalam perbandingannya.
“Seandainya saja kita tidak punya perkebunan kelapa sawit, kita bisa dapat dari mana? Kabupaten Paser yang terbesar penghasil kelapa sawit itu. Baru kita dapat dari Kukar. Kita berbatasan dengan Kukar, berbatasan dengan Kubar juga. Tiga kabupaten support kita,” ujarnya.
Dalam skema DBH Sawit, pemerintah pusat membagi alokasi kepada provinsi sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil 60 persen, serta kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil sebesar 20 persen.
Pembagian untuk daerah berbatasan juga memperhitungkan eksternalitas negatif yang dialami masing-masing daerah.
Ishaq menilai perbandingan penerimaan itu perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan arah pengembangan sektor perkebunan.
Katanya, perluasan kebun sawit jangan sampai lebih banyak membebani daerah ketika penerimaan yang diperoleh masih terbatas.
Ia juga menyinggung posisi Bupati PPU, Mudyat Noor yang menjabat Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
Ishaq berharap posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah penghasil, terutama menyangkut pembagian DBH yang lebih menguntungkan daerah.
“Ini cuma pendapat, harapan saya, jangan terlalu dibanyakin kebun kelapa sawit,” tutupnya.
[say|adv dprd ppu]
