Infokaltim.id, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Budianto Bulang, menyoroti lambannya pembangunan jalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berada di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur.
Jalan sepanjang 20 kilometer ini hingga kini belum rampung sepenuhnya, padahal sudah menjadi kebutuhan masyarakat sejak lama.
Budianto mengungkapkan bahwa pembangunan jalan ini mengalami hambatan sejak tahun 1980.
Saat ini, hanya sebagian jalur dari Desa Tanjung Manis ke Desa Susuk Tengah sepanjang 10 kilometer yang telah selesai dibangun, sedangkan akses menuju Desa Marukangan sama sekali belum tersentuh.
“Kami heran, kenapa jalan ini belum juga terealisasi meski sudah berganti beberapa gubernur. Keluhan warga Marukangan sudah kami masukkan dalam laporan reses, dan kami akan terus mengawal agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujar Budianto, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, jalan ini memiliki peran strategis, tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.
Jika selesai dibangun, akses ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kutai Timur.
Budianto menegaskan pentingnya gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, untuk segera menindaklanjuti kondisi ini.
“Kita akan kawal proyek jalan ini sampai terealisasi, memastikan aspirasi warga Marukangan tidak diabaikan,” tambahnya.
Warga Desa Marukangan, Hasyim, menyampaikan kekecewaannya terhadap keterlambatan proyek tersebut.
Menurutnya, masyarakat telah menunggu pembangunan jalan ini selama puluhan tahun tanpa ada tanda-tanda penyelesaian.
Beberapa ruas yang sebelumnya sempat dibangun kini kembali tertutup rerumputan dan pepohonan kecil akibat pengerjaan yang terhenti.
“Kondisinya kembali tertutup, sebagian jalan tidak bisa dilalui lagi. Saat ini, warga terpaksa memanfaatkan jalan milik perusahaan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan ke pusat kota Kutai Timur,” ungkap Hasyim.
Warga berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembangunan jalan ini, sehingga akses penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali terbuka.
[anr|anl|ads dprd kaltim]