Infokaltim.id, Samarinda- Keluhan warga Desa Muara Kate kembali mencuat terkait aktivitas truk tambang batu bara yang terus melintasi jalan umum, meski telah ada larangan dari Gubernur Kalimantan Timur serta pembatasan jam operasional.
Truk-truk bermuatan besar, termasuk yang menggunakan roda 10, masih terlihat lalu-lalang di jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan keselamatan, khususnya bagi anak-anak dan pengguna kendaraan roda dua.
Selain menggangu kenyamanan, aktivitas tersebut dinilai menimbulkan potensi kecelakaan yang tinggi.
Anggota DPRD Kaltim sekaligus Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menyatakan bahwa persoalan ini telah mendapat sorotan hingga ke tingkat nasional.
“Wakil Presiden sudah turun langsung ke Muara Kate pada 14 Juni lalu untuk mendengarkan langsung keluhan warga. Gubernur pun telah menerbitkan larangan yang seharusnya menjadi rujukan,” kata Salehuddin.
Namun menurutnya, permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Dia menilai bahwa tanpa aksi nyata dari instansi terkait, larangan tersebut hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak berdampak.
“Kita butuh tindakan konkret dari Dishub dan aparat penegak hukum. Selama tidak ada ketegasan, aturan ini tidak akan ada gunanya,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, Salehuddin mengusulkan agar dibuat jalur khusus atau zona tertentu yang bisa digunakan secara terbatas oleh truk tambang, sambil menunggu pembangunan jalan khusus untuk angkutan pertambangan.
“Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk. Masyarakat butuh kepastian bahwa jalan mereka aman dari lalu lintas kendaraan berat,” tambahnya.
Saat ini, warga Muara Kate masih menanti realisasi kebijakan yang selama ini hanya dijanjikan di ruang rapat.
Mereka berharap langkah nyata segera diambil agar hak mereka atas jalan yang aman dan nyaman bisa segera terwujud.