Infokaltim.id, Samarinda – Maraknya penyebaran informasi melalui media sosial menjadi perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang beredar sebelum memastikan kebenarannya.
Menurut Samri, perkembangan teknologi digital telah membuat arus informasi bergerak sangat cepat.
Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan berupa banyaknya informasi yang beredar tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.
Ia menilai fenomena tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memicu perdebatan, hingga menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat apabila informasi yang disebarkan ternyata tidak sesuai fakta.
“Sekarang informasi menyebar sangat cepat. Kadang belum jelas faktanya, tapi sudah ramai dibagikan ke mana-mana,” ujar Samri, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang diterima, terutama dari berbagai platform digital yang saat ini menjadi sumber utama konsumsi berita bagi banyak orang.
Sikap kritis dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar.
Samri menjelaskan, dalam praktik jurnalistik profesional, setiap informasi seharusnya melalui tahapan konfirmasi dan verifikasi sebelum dipublikasikan kepada publik.
Proses tersebut penting untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kondisi berbeda kerap terjadi di media sosial. Banyak informasi beredar hanya berdasarkan satu sudut pandang tanpa disertai data maupun klarifikasi dari pihak terkait.
Akibatnya, masyarakat sering kali membentuk opini berdasarkan informasi yang belum lengkap.
“Informasi itu harus dicek dulu, jangan hanya mendengar satu pihak lalu langsung disimpulkan,” tegasnya.
Politikus PKS tersebut juga menyoroti keberadaan sejumlah pihak yang mengatasnamakan jurnalis, tetapi tidak menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik secara benar.
Menurutnya, praktik semacam itu dapat memperburuk kualitas informasi yang diterima masyarakat karena berita yang disampaikan sering kali tidak utuh dan minim verifikasi.
Politisi PKS itu menilai kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya kesalahpahaman di ruang publik.
Ketika informasi yang beredar tidak lengkap, masyarakat menjadi rentan mengambil kesimpulan yang keliru dan memperbesar polemik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Selain persoalan akurasi informasi, Samri juga mengamati bahwa ruang digital saat ini lebih banyak dipenuhi konten yang bernuansa negatif dibandingkan konten edukatif.
Situasi tersebut dinilai membuat media sosial semakin mudah menjadi arena perdebatan dan konflik opini.
Tidak hanya itu, ia turut menyoroti kebiasaan sebagian pengguna media sosial yang kembali mengunggah berita atau peristiwa lama tanpa memberikan konteks terbaru.
Menurutnya, praktik tersebut sering menimbulkan persepsi yang salah karena masyarakat mengira peristiwa tersebut baru saja terjadi.
“Kadang kasusnya sebenarnya sudah selesai, tapi karena diangkat lagi akhirnya muncul kegaduhan baru,” katanya.
Karena itu, Samri mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Dirinya meminta pengguna platform digital tidak terburu-buru mengambil kesimpulan ataupun memberikan penilaian terhadap suatu persoalan hanya berdasarkan informasi yang belum jelas sumber dan validitasnya.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus diberikan ruang untuk diproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Dengan demikian, informasi yang berkembang tidak berubah menjadi penghakiman publik yang berpotensi merugikan pihak tertentu.
“Kalau ada persoalan, biarkan diproses sesuai aturan. Jangan langsung menghakimi hanya karena melihat informasi di media sosial,” tutupnya.
[anr|anl|adv]