Infokaltim.id, Samarinda– Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah Kota Samarinda mulai memasuki tahap evaluasi. SDN 007 Samarinda Ulu yang telah menjalankan program ini selama empat bulan kini tengah mengumpulkan data dari orang tua, siswa, dan guru melalui Google Form untuk mengukur efektivitas program secara berbasis data.
Kepala Sekolah SDN 007 Samarinda Ulu, Sri Mulyati, menjelaskan bahwa evaluasi ini sengaja dilakukan setelah program berjalan minimal tiga bulan agar hasilnya lebih akurat dan representatif. Survei yang dibagikan mencakup pertanyaan seputar kepuasan, perasaan siswa terhadap program, hingga apakah MBG berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar.
“Saya ingin menggali, apakah program MBG itu punya korelasi antara MBG dengan motivasi atau hasil prestasi siswa. Karena kalau evaluasi di awal itu belum bisa melihatkan, jadi saya tunggu tiga bulan berjalan, baru mungkin saya bisa melakukan evaluasi secara berbasis data,” jelas Sri Mulyati.
Meski secara keseluruhan program MBG berjalan, Sri Mulyati mengakui secara objektif ada sejumlah keluhan yang diterima. Guru-guru mengeluhkan proses distribusi makanan yang menyita waktu mengajar karena siswa harus mengambil dan mengembalikan rantang (ompreng) di sela-sela jam pelajaran. Di sisi lain, sebagian orang tua mempertanyakan kualitas gizi makanan yang disajikan.
“Keluhan dari guru tetap ada. Keluhannya karena itu sedikit banyak menyita waktu untuk mengajar. Karena harus ambil ompreng, kembalikan ompreng, itu kan menyita. Kemudian ada orang tua yang menyoroti, ini kan bergizi, kok ini tidak bergizi,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyambut positif langkah evaluasi berbasis data yang dilakukan sekolah. Bagi DPRD, hasil evaluasi semacam ini penting sebagai bahan masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar benar-benar menjawab kebutuhan siswa.
Program MBG yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan mulai bergulir sejak awal 2026 ini memang masih menyisakan berbagai catatan di lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program terus mendorong perbaikan standar menu dan mekanisme distribusi agar keluhan-keluhan serupa tidak terus berulang di sekolah-sekolah pelaksana.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan akan terus mengawal program MBG di Samarinda, termasuk memastikan seluruh sekolah yang berhak mendapatkan program ini terlayani dan kualitas makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
[ary|anl|ads]