Infokaltim.id, Sangatta– Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang menyebut, pemerintah tengah menyiapkan sebuah rumusan kebijakan jangka panjang, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang sedang disusun. Untuk menyikapi adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebut, Kabupaten Kutim akan menjadi salah satu Superhun (penyokong) ekonomi IKN, bersama beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Tapi sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan daerah ini, tidak masuk didalamnya. Makanya, ini menjadi pemikiran kita bersama untuk segera mencari alternatif sumber yang lain,” ujar Wabup Kasmidi Bulang ditemui usai mengikuti pengambilan sumpah jabatan ASN dan PPPK di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi Sangatta Senin (13/11/2023).
Meskipun saat ini, Kabupaten Kutim juga sudah mendapatkan konpensasi dari sektor perkebunan, melalui kelapa sawit. Namun jumlahnya (kompensasi) tersebut masih sangat kecil, dibandingkan dengan dana bagi hasil (DBH) yang selama ini diterima dari sektor Pertambangan.
Untuk itu, sambung Kasmidi, berbagai skema kebijakan saat ini terus dimatangkan sebagai upaya mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki selain dari sektor pertambangan.
“Kita sudah mulai dan hasilnya sudah mulai terlihat. Baik itu melalui sektor pertanian, pariwisata, perkebunan termasuk potensi perikanan. Kita akan terus kita dorong agar bisa maksimal dan mampu menjadi penopang pembangunan kita kedepan,”pungkasnya.
[Hms|Ain|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
