Infokaltim.id, Yogyakarta- Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono menghadiri Rapat Penghitungan Realisasi Lifting Migas Triwulan I tahun 2022 di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Selasa (24/05/2022).
Kegiatan ini membahas mengenai besaran penerimaan negara di sektor Migas, mengingat sektor ini sangat rentan akan perubahan dan dipengaruhi beberapa parameter utama yang berfluktuasi. Mulai dari harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, volume lifting, faktor alam, dan pengelolaanya yang didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang melingkupi kewenangan dari beberapa instansi.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Dwi Anggoro Ismukurnianto, mengungkapkan, realisasi lifting minyak bumi usaha hulu migas Triwulan I tahun 2022 rata-rata sebesar 601 MBOPD (Ribu Barel Minyak per Hari) atau mencapai 86 persen, lebih rendah dari target yang ditentukan dalam APBN 2022 sebesar 703 MBOPD. Kemudian Realisasi lifting gas bumi sebesar 925 ribu MBOEPD per hari atau mencapai 89 persen dibanding asumsi APBN 2022 sebesar 1.036 MBOEPD per hari.
Kemudian, realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 98,04 Dolar Amerika per barel atau mencapai 156 persen dibanding asumsi APBN 2022 sebesar 63 dolar amerika per barel.
Diungkapkan Dwi, Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi migas pada tahun-tahun berikutnya. Antara lain melalui optimalisasi perolehan minyak dan cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak. Melakukan percepatan pengembangan lapangan baru, serta melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan baru maupun lama.
Dwi Anggoro berharap terdapat kesamaan pemahaman bagi daerah yang terdapat kegiatan usaha hulu migas dalam melihat ketentuan peraturan yang berlaku.
“Yang pada akhirnya dapat menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sekda Kukar Sunggono mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa pemerintah pusat dan SKK Migas memfasilitasi pertemuan secara berkala seperti ini. Sehingga produksi minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, khususnya di Kutai Kartanegara dapat terpantau dan bisa diketahui secara seketika.
Menurut Sunggono ini sangat perlu digelar mengingat 80 persen anggaran belanja di Kukar bergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH), salah satunya bag hasil dari produksi migas dan bahan galian yang ada di Kukar, serta beberapa pendapatan dari pajak dan retribusi lainnya dari pemerintah pusat.
“Informasi yang disampaikan pada rapat ini bisa dijadikan gambaran sekaligus referensi ketika membuat kebijakan dan menyusun anggaran di tahun 2023,” tuturnya.
Dia meyakini, pemerintah pusat tidak akan menunda Anggaran Triwulan I yang selama ini memang sudah menjadi hak daerah. Pemerintah pusat juga akan mengupayakan agar tidak ada penundaan penyaluran bagi hasil hingga akhir tahun ini, terutama setelah APBD Perubahan ditetapkan.
“Ini penting menurut kita, sehingga nanti jangan sampai ada anggaran yang tidak ada nama kegiatannya karena baru direalisasikan, seperti di akhir tahun setelah APBD Perubahan,” tandasnya.
[Rzf | Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
