Infokaltim.id Samarinda- Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda untuk mengatasi tingginya angka golput. Terlebih jelang pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, pemilu pada tahun 2019, Joha menilai masyarakat tengah dilanda sikap apatis terhadap politik. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka golput di Samarinda. Sehingga perlu dilakukan evaluasi.
“Kalau berkaitan dengan pemilihan termasuk juga bagaimana masyarakat yang betul-betul bisa mengambil haknya untuk memilih itu sangat kurang, otomatis kami harus mengevaluasi apa sebabnya itu kurang,” ungkapnya, Rabu (11/10/2023).
Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, saat ini salah satu kendala yang didapati yakni terkait sistem domisili masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kendala terbesar sehingga menimbulkan tingginya angka golput yaitu terkait system domisili masyarakat setempat, bahkan ada yang bertemat tinggal di RT 1 coblosnya di RT lain.
“Ada beberapa kendala khususnya RT yang menyampaikan informasi dengan sistem yang ada sekarang itu kadang orang yang domisilinya di RT 1 misalnya tapi nyoblosnya justru ada di RT 2,” jelasnya.
Ia menyarankan agar para penyelenggaraan pemilu dapat meningkatkan kinerjanya sebab pencoblosan atau memilih saat pemilu merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh masyarakat.
“Jadi harus ada inovasi yang dilakukan oleh KPU termasuk kami di DPRD agar betul-betul masyarakat ini bisa mengambil haknya untuk nyoblos untuk peningkatan partisipasinya,” tutupnya.
[Arf|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
