Infokaltim.id, Samarinda- Kurikulum Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, telah menjadi fokus perdebatan di lapangan. Meskipun dianggap bagus secara konsep, kebijakan tersebut dinilai belum berhasil membumi dengan baik.
Ahmad Sofyan, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menyuarakan kebingungan yang muncul di tengah implementasi kurikulum tersebut. Ia menyoroti kebutuhan penyesuaian baru dan alokasi anggaran tambahan yang dibutuhkan oleh kebijakan ini.
“Saya terus terang kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kebingungan. Masalahnya, kenapa belum selesai satu kurikulum, ganti lagi kurikulum sehingga perlu penyesuaian dan anggaran baru perlu segala yang baru,” ujar Sofyan, Rabu (22/11/2023).
Sofyan juga menyampaikan keprihatinannya kepada DPR-RI Komisi X, menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan dan kepentingan daerah dalam merumuskan kebijakan baru. Ia mengingatkan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan implementasi kebijakan di tingkat daerah.
“Kami sudah sampaikan dengan DPR-RI pada saat hearing terkait juga dengan gaji honorer, guru swasta termasuk masalah kurikulumnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang berkaitan dengan kepentingan daerah,” tambahnya.
Menyoroti fakta bahwa belum semua sekolah di Samarinda menerapkan kurikulum tersebut, Legislator Basuki Rahmat meminta agar efektivitas kebijakan ini diuji coba dan dievaluasi ulang.
“Memang ada dampak positifnya, bangun cepat, dan lain-lain. Efektivitasnya perlu diuji coba bagaimana nanti karena belum semua sekolah menerapkannya. Masih banyak yang tidak. Ada sebagian kelas yang menerapkan, dan sebagian lagi menggunakan kurikulum 2013,” tutupnya.
[Anr|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
