Soroti Penghapusan Tenaga Honorer, Sani Sebut akan Banyak Pengangguran di Samarinda

Infokaltim.id Samarinda- Rencana penghapusan tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang mendapat sorotan tajam dari DPRD Samarinda.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein, dengan tegas menolak wacana tersebut, memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menciptakan gelombang pengangguran yang besar.

“Keputusan untuk menghapus tenaga honorer berpotensi menciptakan pengangguran terbuka,” ungkap Sani, Kamis (23/11/2023).

Sani mengkhawatirkan konsekuensi sosial yang dapat muncul akibat kebijakan tersebut.

Dalam menanggapi permasalahan ini, Sani berkomitmen untuk menyuarakan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar semua tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, memberikan jaminan bahwa tenaga honorer dapat diangkat sebagai PPPK adalah langkah penting untuk menghindari ketidakpastian ekonomi yang dapat terjadi.

“Perlu adanya jaminan bahwa tenaga honorer dapat diangkat sebagai PPPK. Pasalnya, ada ribuan keluarga yang bergantung pada penghasilan honorer, bahkan jutaan,” ujar Sani.

Sebagai legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sani menekankan perlunya pemerintah pusat menambah kuota penerimaan PPPK sebagai bentuk penghargaan kepada tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam sistem pelayanan publik.

Dengan pernyataan ini, Sani menunjukkan keprihatinannya terhadap nasib para tenaga honorer serta upayanya untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi mereka.

“Mereka sudah memberikan kontribusi selama bertahun-tahun, sangat disayangkan jika kita tidak memberikan penghargaan. Harapannya, mereka dapat diangkat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.

[Anr|Anl|Ads]