Infokaltim.id, Sangatta- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Paripurna, dipimpin oleh Ketua DPRD Joni yang didampingi Wakil Ketua Asti Mazar serta dihadiri anggota DPRD Kutim lainnya.
Rapat Paripurna ini, mengagendakan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang penyampaian Nota Kepala Daerah mengenai Raperda APBD tahun 2024.
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Seskab) Kutim, Zubair mewakili pemerintah, Danlanal Sangatta Lekol Laut (P) Rudi Iskandar, perwakilan Forkopimda , 21 Anggota DPRD serta undangan lainya, Kamis (09/11/2023).
- Tanggapan Umum Fraksi-Fraski DPRD Kutim Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD 2024
Fraksi PDI Perjuangan yang mendelegasikan Siang Geah untuk menyampaikan pandanganya menyebut, dengan semangat tema Pembangunan yakni “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah.” Yang diusung oleh pemerintah harus menjadi acuan yang akan mencerminkan arah strategis pembangunan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024.
“Fraksi PDI Perjuangan merasa tema ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi dan berinvestasi dalam aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan fokus pada sektor pertanian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bagaimana pertanian berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi daerah sesuai dengan tema pembangunan tersebut,” bebernya.
Kemudian, Abdi Firdaus yang mewakili Fraksi Demokrat mengungkapkan, dengan daya dukung anggaran yang cukup besar yang saat ini dimiliki oleh daerah, pihaknya meminta agar pemerintah segera mempercepat realisai pembangunan infrastruktur dasar, baik jalan, listrik, air bersih termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
“Termasuk memaksimalkan aset dan potensi pariwisata yang bias dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah,” ucapnya.
Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang diwakilkan oleh Son Hatta memberikan apresiasi kepada pemerintah atas capaian penambahan pendapatan daerah terutama di beberapa sektor unggulan salah satunya melalui pertambangan. Namun, pihaknya juga berpesan agar, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat yang tertuang dalam tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Penguatan Struktur Ekonomi guna mendukung Perekonomian Daerah”.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus yang disasar oleh Fraksi Nasdem, agar pemerintah memberikan perhatian lebih, karena menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Kutim. Selain pembangunan infrastruktur dasar diseluruh wilayah yang juga di harapkan bisa dipercepat realisainya.
“Selain itu keadilan sosial dan pembukaan aksesbilitas ekonomi pedesaan. Investasi di Kutai Timur didominasi oleh Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang, dimana wilayah kecamatan ini mendominasi investasi di Kutai Timur. Sedangkan di Kecamatan lainnya menjadi daerah minim investasi. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka, dan tingginya angka kemiskinan,” ucap juru bicara Fraksi Nasdem Kajang Lahang
Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibacakan oleh Sobirin Bagus meminta Pemerintah agar dalam pelaksanaan APBD 2024 juga dapat membuat program prioritas diantaranya yang berkaitan dengan penurunan angka Stunting, sarana dan prasarana Pendidikan termasuk pemenuhan hak-hak tenaga pendidik, selain itu, dalam merumuskan kebijakan pembangunan, hendaknya pemerintah juga perlu mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pandanganya Fraksi Golkar yang disampaikan oleh adi Sutianto meminta agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2024. Selain itu, terdapat program prioritas dan strategis yang harus di dorong akselerasi target pencapaiannya oleh semua stake holder.
“Diantaranya, Percepatan penyelesaian pelabuhan kenyamukan secara purna, maka apabila Pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024 maka akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kutai Timur,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kutim itu
Terakhir, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya meminta kepada Pemerintah daerah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah agar bisa menjadi daerah otonom yang dapat melakukan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dalam memacu pertumbuhan domestic regional bruto (PDRB).
“Kami juga meminta agar pemerintah daerah mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting untuk dapat di arahkan pada hal-hal produktif,” ucap Jimmy mewakili Fraksi Amanat Keadilan Berkarya.
- Tanggapan Pemkab Kutim Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kutim dalam Rancangan APBD 2024.
Secara marathon Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menggelar Rapat Paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2024.
Sehari sebelumnya mengagendakan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. Kali ini, giliran pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan DPRD yang disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Zubair mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir.
Mengawali tanggapanya, Pemerintah mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi respons positif dari Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer.
“Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama dengan stakeholders terkait. Khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Timur,” ucap Zubair di hadapan pimpinan sidang Joni, 21 Anggota DPRD, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan Forkopimda serta undangan yang hadir, di Ruang sidang Utama DPRD Kutim, Jum’at (10/11/2023).
Pemerintah berkomitmen akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyaraka.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders. Khususnya DPRD Kutim, untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 hingga selesai.
“Agar apa yang kita rencanakan dan proyeksikan bersama, termasuk percepatan seluruh program pemerintah dapat terealisasikan dengan baik,” kata Zubair.
Lebih lanjut Zubair mengatakan, secara prinsip, tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutim, sangat subtantif bagi pembangunan di tahun 2024 mendatang. Misalnya saja, seperti yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem, mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur. Terdapat masukan bahwa pembangunan infrastruktur harus lebih merata di daerah-daerah agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata.
Termasuk perihal pemerataan demikian halnya, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan Fraksi PPP mengenai alokasi anggaran antar SKPD yang harus merata. Agar masing-masing SKPD tidak ada yang merasa dianaktirikan, sehingga kolaborasi antar sesama SKPD dapat berjalan dengan baik.
Perbaikan sumberdaya manusia (SDM) juga merupakan tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas masukan tersebut melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana pendidikan. Pihaknya juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.
“Terkait usulan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, pemerintah sepenuhnya sepakat. Bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output,” bebernya.
Sedangkan terkait catatan yang disampiakn oleh Fraksi Golongan Karya, pemerintah juga memiliki pandangan yang sama mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah tersebut sangat penting, termasuk untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.
Sedangkan untuk masukan yang diberikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh.
“Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas masukan dan pandangannya terhadap lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Pada poin infrastruktur, misalnya, kami akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih. Sebab, infrastruktur sangatlah penting bagi masyarakat kita,” pungkasnya.
[Hms|Ain|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
