Tingkatkan Produksi Pertanian, Kades Bukit Pariaman Butuh Bantuan Pemkab Kukar

Persawahan. (Infokaltim.id/Ist).

Infokaltim.id, Tenggarong- Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi pengembangan ekonomi desa di sektor pertanian. Dengan hamparan sawah yang luasnya sekitar 800 hektar, petani di Desa Bukit Pariaman dalam waktu ini sedang merayakan musim panen.

Kades Bukit Pariaman, Sugeng Riyadi berharap panen tahun ini lebih baik dari sebelumnya.

Meski sebagai salah satu desa dengan potensi sawah terluas di Kukar, Sugeng mengaku hasil produksi pertanian di desanya mengalami naik turun akibat beberapa faktor di antaranya serangan wabah serta cuaca yang kurang menentu.

“Harapannya hasil panen tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Karena namanya potensi pertanian kadang naik turun,” ucap Sugeng, Sabtu (25/03/2023).

Sugeng menyebutkan hasil produksi pertanian oleh masyarakat kadang dimainkan harganya oleh para tengkulak, karenanya hal tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa.

“Tengkulak ini yang menjadi kendala bagi petani. Disaat panen harga padi menurun nanti ketika tidak panen harganya melonjak naik, ini yang menjadi dilema buat petani,” terang Sugeng.

Ia menyebutkan biaya atau modal dari petani untuk membeli obat-obatan, pupuk serta upah pekerja dari menanam sampai panen tergolong cukup memberatkan bagi petani, karenanya Sugeng menyayangkan ulah para tengkulak yang memainkan harga beli.

“Nah, ketika tengkulak mempermainkan seperti ini kasian petaninya,” ujar Sugeng.

Sebagai Kades, Sugeng memiliki niatan dari hasil panen para petani agar dikelola oleh Bumdes, namun ia mengaku terkendala dengan biaya yang cukup banyak sehingga pihaknya berharap kepada pihak ketiga seperti Pemkab sebagai alternatif lain.

“Penyertaan modal Bumdes belum mampu karena keuangannya tidak sebesar hasil kemampuan panen, kita kisaran 250 juta untuk penyertaan modal Bumdes, tentu itu tidak mencukupi paling kita bicara utk usaha sekala kecil dulu,” ucap Sugeng.

“Kalau kami sendiri tanpa kerjasama dengan pihak ketiga seperti Pemkab memberikan solusi alternatif itu yang kami harapkan,” pungkasnya.

[Rfr | Ard | Ads Kominfo Kukar]