UMKM Didorong Masuk Pasar Modern, Laila Minta Kegiatan Pelatihan Dimasifkan Sesuai Standar

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. (infokaltim.id/ist).

Infokaltim.id, Samarinda- Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda terus mengalami pasang surut. Hal ini lantaran tak semua pengusaha mendapatkan kesempatan untuk lebih dikenal oleh masyarakat.

Persoalan ini mendorong pihak Komisi II DPRD Samarinda untuk membentuk regulasi berupa rancangan peraturan daerah (raperda) untuk mendorong UMKM bisa menembus pasar modern. Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan standarisasi yang sesuai terhadap produk-produk UMKM. Oleh karena itu, melalui serangkaian pelatihan, para pelaku UMKM diberdayakan dengan standar produk, kualitas, dan pengemasan yang menarik perhatian.”

Tak hanya itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas produk juga mencakup sertifikasi halal dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Bimbingan dan pengetahuan terkait akan diberikan kepada pelaku UMKM untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan ini,” tambahnya.

Pihak DPRD Samarinda juga memberikan masukan proaktif kepada Pemerintah Kota Samarinda agar mempercepat proses sertifikasi produk dengan mendirikan loket-loket pelayanan yang lebih banyak. Sebagai langkah tambahan, DPRD juga mengusulkan adanya subsidi dari pemerintah untuk membantu dalam biaya pengujian dan sertifikasi produk.

“Dengan langkah ini, kami berharap membuka peluang lebih lebar bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pengakuan dan berkontribusi lebih besar dalam pasar modern,” ucap Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Laila menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara DPRD, pemerintah kota, dinas terkait, dan pelaku UMKM akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi dan mendistribusikan produk lokal UMKM ke pasar modern.

“Melalui upaya bersama, diharapkan produk-produk UMKM dari Kota Samarinda dapat bersaing secara global dengan dukungan pelatihan, standarisasi, dan pengawasan yang ketat,” tutupnya.

[Anl|Ads]