Infokaltim.id, Bontang– Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Maming, menekankan pentingnya program pelatihan kerja yang menyesuaikan kebutuhan industri sebagai solusi jangka panjang untuk persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Ia menilai, dibanding hanya mengandalkan Job Fair, pelatihan yang tepat akan lebih menjamin kepastian kerja bagi masyarakat.
“Kalau industri butuh welder, pemerintah melalui Disnaker harus memastikan ada pelatihan yang maksimal. Jangan sekadar formalitas, tapi benar-benar membekali peserta dengan sertifikat dan keterampilan siap pakai,” tegas Maming, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, sertifikat pelatihan bukan hanya bukti kompetensi, tetapi juga bentuk keseriusan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai standar yang diinginkan perusahaan. “Pelatihan itu investasi keterampilan, bukan hanya menggugurkan kewajiban,” tambahnya.
Maming menegaskan DPRD tidak bisa memaksa perusahaan untuk menerima pelamar melalui Job Fair, sebab perusahaan—terutama yang berbasis proyek—memiliki orientasi bisnis sendiri dan biasanya tidak menyediakan ruang pelatihan internal.
Karena itu, sebelum sejumlah proyek besar di PT Pupuk Kaltim berjalan, ia mengaku telah mendorong Dinas Ketenagakerjaan agar menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Perlu diperbanyak lagi pelatihan-pelatihan yang digelar oleh Disnaker, karena supaya bisa mengakomodir para pencari kerja di Bontang. Disesuaikan saja, berapa pencari kerja atau yang membuat kartu kuning dengan pelatihan yang disediakan pemerintah,” terang Maming.
Maming berharap, semua pencari kerja bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pelatihan keterampilan yang bersertifikat.
Tujuannya tentu agar para pencari kerja sudah memiliki skill atau keterampilan dan siap kerja Ketika ada lowongan kerja.
Sejauh ini, beberapa pelatihan seperti scaffolding, welder, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah mulai dilaksanakan oleh Disnaker sebagai langkah nyata meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
[RIR/ADV DPRD BONTANG]