Infokaltim.id Samarinda- Samri Shaputra, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, menekankan perlunya pendekatan berperikemanusiaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap lapak pedagang. Samri, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan keprihatinannya atas tindakan represif Satpol PP yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang kecil.
“Saya mendengar banyak keluhan dari pedagang tentang tindakan Satpol PP yang kurang berperikemanusiaan saat melakukan penertiban,” ujar Samri. Ia menambahkan bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah, bukan menghakimi pedagang.
Samri mengkritik tindakan paksa dan kurangnya pertimbangan terhadap kondisi ekonomi pedagang selama penertiban. “Penting bagi Satpol PP untuk menggunakan metode penertiban yang lebih santun dan menghormati kondisi ekonomi pedagang,” tegasnya.
Samri juga mengimbau Satpol PP untuk mengadopsi pendekatan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya, agar tidak menimbulkan citra negatif di mata masyarakat. Selain itu, ia menyerukan agar pemerintah memberikan solusi alternatif untuk pedagang, seperti menyediakan lokasi berjualan yang lebih memadai.
“Pemerintah harus menawarkan solusi bagi para pedagang, bukan hanya menggusur mereka. Perlu adanya tempat berjualan yang layak dan ramai pembeli,” tutur Samri.
Samri berharap agar ke depannya penertiban dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan ekonomi, agar tidak menambah beban bagi pedagang kecil.
[Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
