Infokaltim.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda menginisiasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Para anggota dewan membahas secara mendalam mekanisme pengawasan dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai instrumen keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya dalam wawancara eksklusif.
Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Para anggota dewan mendesak agar BUMD tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang produktif dan akuntabel.
Diskusi mendalam membahas mekanisme baru dalam pemeriksaan keuangan daerah. Beberapa usulan mencakup audit berkala, pemberian sanksi tegas bagi penyimpangan, serta mendorong prinsip transparansi dalam setiap tahapan penganggaran.
Komisi II juga mendorong pengembangan sistem pelaporan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan mekanisme kontrol yang lebih efektif dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Iswandi, Ketua Komisi II, menambahkan perspektif tentang pentingnya efisiensi anggaran. “Kita harus mampu mengalokasikan anggaran pada program-program yang benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Salah satu strategi yang dibahas adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki target dan indikator keberhasilan yang terukur.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Darham, mendukung upaya ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, transparansi adalah kunci utama membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
[Arya|Anl|Ads]