Infokaltim.id, Samarinda- Komisi I DPRD Samarinda menyatakan keprihatinan atas penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan sikap tidak setuju terhadap kebijakan penundaan tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan diundurnya CPNS. Sebenarnya, kami tidak setuju dengan keputusan ini,” tegas Samri Shaputra dalam wawancara. Menurutnya, penundaan tersebut merugikan para calon pegawai yang telah mempersiapkan diri.
Samri menjelaskan bahwa setiap tahunnya, Pemerintah Daerah Samarinda menghadapi kebutuhan pergantian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun. Jumlah PNS yang pensiun berkisar antara 200 hingga 500 orang setiap tahunnya.
Kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dinilai akan berdampak signifikan terhadap proses regenerasi kepegawaian. Para calon pegawai yang telah mempersiapkan diri dengan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya kini menghadapi ketidakpastian.
Komisi I mendorong pemerintah untuk lebih matang dalam membuat kebijakan kepegawaian. Mereka meminta agar setiap keputusan dilakukan dengan kajian mendalam dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
Lebih lanjut, Samri menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan SDM pemerintahan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengupayakan pengangkatan P3K yang telah menunggu.
Ke depannya, Komisi I akan terus mengawal proses penerimaan CPNS dan P3K, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan para calon pegawai dan kebutuhan pemerintahan daerah.
Samri berharap pemerintah dapat lebih transparan dan memperhatikan nasib para calon pegawai yang telah mempersiapkan diri untuk bergabung dalam sistem kepegawaian pemerintahan.
[Arya|Anl|Adv]