Infokaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menekankan perlunya keterlibatan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses penyusunan prognosis Rancangan APBD 2026 serta APBD Perubahan 2025.
Menurut Sabaruddin, tanggung jawab pembuatan prognosis tidak seharusnya hanya dipikul oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saja.
“Setiap OPD harus dilibatkan secara aktif agar perencanaan anggaran bisa lebih realistis dan tepat sasaran,” kata Sabaruddin, Minggu (1/6/2025).
Ia menambahkan, setiap OPD memiliki target dan program yang membutuhkan dukungan pendanaan, sehingga peran serta mereka dalam penyusunan APBD sangat krusial.
Namun, Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat tersebut, mengingat Bapenda berperan penting dalam membuat proyeksi pendapatan daerah.
“Sebagai pengawas anggaran, kami berhak mendapatkan penjelasan mendetail dari Bapenda, sayangnya kepala Bapenda tidak hadir sehingga kami kehilangan kesempatan menggali informasi lebih jauh,” ujarnya.
Selain itu, Sabaruddin juga mengkritik kurang lengkapnya rincian realisasi anggaran yang disampaikan BPKAD.
Ia berharap ke depan kepala dinas terkait tidak hanya diwakili oleh staf dalam rapat, agar data yang disampaikan dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menginginkan kehadiran kepala dinas secara langsung agar informasi yang disampaikan lebih komprehensif,” tutupnya.