Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya tambang ilegal dan penggunaan jalan umum sebagai jalur angkutan (hauling) oleh perusahaan tambang dan perkebunan.
Menurut Salehuddin, masalah ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah provinsi karena masuk dalam kewenangannya.
“Tambang ilegal ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah provinsi,” ungkapnya pada Senin (23/06/25).
Dia menambahkan bahwa Gubernur Kaltim telah menegaskan pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan jalan hauling agar perusahaan memiliki jalur angkutan yang terpisah dari jalan umum yang digunakan masyarakat.
Salehuddin juga mengingatkan dampak negatif dari kendaraan berat yang melebihi batas dimensi dan muatan (over-dimension dan over-load/ODOL) yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami akan melakukan penertiban terhadap aktivitas ODOL karena berpotensi merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan milik pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa peraturan yang ada sudah cukup, tinggal bagaimana penerapannya dilakukan secara tegas dan konsisten.
Dia pun berharap aparat penegak hukum turut berperan aktif dalam menindak pelanggaran ini.
“Komitmen dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar aturan yang berlaku bisa berjalan efektif,” pungkas Salehuddin.