Infokaltim.id, Samarinda- Program pendidikan gratis atau yang populer dengan sebutan gratispol kembali menuai perhatian publik.
Harapan masyarakat agar seluruh biaya pendidikan dapat ditanggung pemerintah ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi fiskal daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, aturan perundang-undangan secara jelas menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta.
“Walaupun namanya gratispol, tidak mungkin seluruh biaya pendidikan hanya bertumpu pada APBD. Sesuai aturan, semua pihak harus ikut terlibat dalam pembiayaan,” ujar Darlis.
Darlis menjelaskan, sejak awal program ini dicanangkan, pihaknya sudah menyadari keterbatasan yang ada.
Gratispol memang dipertahankan sebagai label politik, karena menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Kaltim.
Namun demikian, ia menilai penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa APBD memiliki ruang fiskal terbatas dan tidak mungkin menanggung seluruh komponen pendidikan, mulai dari operasional sekolah, sarana prasarana, hingga kebutuhan penunjang lainnya.
“Sejak awal Komisi IV sudah menduga tidak mungkin semua kebutuhan pendidikan ditanggung APBD. Jadi tanpa perubahan nama pun, kami sudah tahu hal itu,” tambahnya.
Lebih jauh, Darlis menyoroti tingginya ekspektasi publik terhadap GratisPol.
Menurutnya, hal itu tidak lepas dari dinamika politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.
Janji kampanye kerap dipersepsikan masyarakat bisa diwujudkan secara utuh, padahal realisasinya di lapangan tetap harus menyesuaikan kondisi anggaran.
“Ketika kampanye, wajar kalau masyarakat berharap semua serba gratis. Namun setelah diterjemahkan ke dalam kebijakan, tentu ada keterbatasan yang harus dipahami,” tegasnya.
Sebagai solusi, Darlis mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan kebijakan yang lebih realistis dengan menerapkan skema subsidi silang.
Dengan pola ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan gratis sepenuhnya, sementara keluarga mampu tetap menanggung sebagian biaya sesuai kemampuan ekonomi.
“Harapannya, anak-anak dari keluarga miskin bisa digratiskan sepenuhnya, sedangkan keluarga mampu tetap ikut menanggung biaya. Dengan begitu, keadilan bisa tercapai,” pungkasnya.