Infokaltim.id, Samarinda– Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar membeberkan kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan berat disebabkan kebijakan pemerintah pusat yaitu efisiensi dan pemotongan dana bagi hasil (DBH).
Deni menyebutkan, anggaran APBD Kota Samarinda pada tahun 2025 itu mencapai Rp5,8 triliun, sementara pada tahun 2026 ini hanya tersisa Rp3,1 triliun.
Kemudian, dengan tambahan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi sekitar Rp300–400 miliar, total anggaran yang bisa dikelola pemerintah kota hanya sekitar Rp3,5 triliun—turun hampir Rp2 triliun dibanding tahun lalu.
“Jadi hampir kurang lebih Rp2 triliun itu yang terpangkas,” ungkap Deni.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, pemangkasan ini secara langsung berdampak pada program-program yang telah diusulkan jauh-jauh hari.
“Termasuk di antaranya program Probebaya program pemberdayaan berbasis RT senilai Rp100 juta per RT yang sempat direncanakan naik menjadi Rp150 juta namun terpaksa diefisiensi akibat kondisi keuangan daerah saat ini,” tuturnya.
Di tengah berkurangnya APBD tersebut, Deni menginginkan program-program prioritas Pemkot Samarinda terus berjalan meskipun hanya sedikit, tapi tetap berjalan.
“Seperti Program Probebayah sendiri merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Andi Harun dengan anggaran Rp50 juta per RT, kami mendorong agar tetap berjalan,” ujarnya.
Deni menyebutkan, pihaknya selama ini telah menyetujui anggaran program tersebut dengan nilai hampir Rp200 miliar untuk sekitar 1.800 hingga 2.000 RT se-Kota Samarinda.
Meski demikian, Deni memastikan program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT tetap akan dijalankan meskipun anggaran lebih terbatas. Ia menekankan program tersebut masih dalam proses pergeseran anggaran dan akan terus berlanjut karena nilainya secara sosial jauh melampaui sekadar kegiatan fisik.
“Program lainnya pemberdayaan berkelanjutan seperti pelatihan memasak, jahit-menjahit, tata boga, dan tata rias. Dibandingkan sekadar mengandalkan pembangunan infrastruktur yang memiliki umur pakai terbatas, ini merupakan investasi skil masa depan,” tukasnya.
Menurutnya, ilmu dan keahlian yang diperoleh dari pelatihan akan menjadi bekal jangka panjang bagi warga dan generasi berikutnya.
Deni juga menyampaikan optimisme bahwa pemerintah pusat melalui Kepala BAPPENAS akan kembali mengucurkan bantuan pada triwulan kedua 2026, sehingga kondisi fiskal daerah diharapkan berangsur membaik dan sejumlah program yang tertunda dapat segera direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
[ary|anl|adv]