Infokaltim.id, Bontang – Antrean Pertalite di sejumlah SPBU Bontang kembali mengular. Di tengah kendaraan warga yang berjam-jam menunggu pengisian BBM, DPRD Bontang justru menemukan persoalan lain yang dinilai tak kalah krusial: distribusi pasokan.
DPRD menilai kelancaran penyaluran Pertalite ke SPBU belum berjalan optimal. Persoalan itu mencakup volume BBM yang diterima hingga waktu kedatangan mobil tangki.
Hal tersebut mencuat dalam rapat pembahasan antrean BBM bersama pemerintah di ruang DPMPTSP Bontang, Jumat (28/8/2026).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi menyoroti pola distribusi Pertalite yang dinilai belum sesuai kebutuhan lapangan. Setiap SPBU disebut telah melakukan deposit pemesanan sekitar 16 kiloliter (KL). Namun, jumlah BBM yang datang tidak selalu sesuai dengan pesanan.
Kondisi tersebut membuat DPRD mempertanyakan dasar pengaturan distribusi yang dilakukan Pertamina. “Mentang-mentang Pertamina yang punya jadi seenak-enaknya mengatur. Benahi itu distribusinya,” tegas Winardi.
Tak hanya volume, jadwal pengiriman juga menjadi masalah. Dalam pembahasan disebutkan, BBM yang diperkirakan tiba sekitar pukul 08.00 Wita terkadang baru sampai di SPBU sekitar pukul 16.00 Wita.
Selisih waktu pengiriman hingga berjam-jam tersebut dinilai berpengaruh terhadap stok di SPBU. Ketika pasokan terlambat, kendaraan yang sudah mengantre sejak pagi harus menunggu lebih lama.
Pola distribusi di masing-masing SPBU juga berbeda. Di SPBU Kopkar Kilometer 6, misalnya, Pertalite disalurkan sekitar 16 KL. Pengiriman disebut dapat dilakukan satu mobil setiap hari. Sementara pasokan Pertamax berada pada kisaran 16 KL hingga 8 KL.
SPBU Akawy menerima Pertalite dengan volume yang berubah-ubah, yakni sekitar 8 KL, 16 KL, 8 KL, dan 16 KL. Sedangkan pasokan Pertamax tercatat tidak selalu datang setiap hari.
Di SPBU Kilometer 3, Pertalite disebut mendapat pasokan sekitar 8 KL per hari. Pertamax dikirim sekitar 8 KL setiap dua hari. Sementara Solar dikirim dengan volume antara 8 KL hingga 16 KL.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan administratif. Menurutnya, distribusi BBM harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyimpanan setiap SPBU.
Ia mempertanyakan alasan pasokan tidak dimaksimalkan ketika tangki penyimpanan SPBU masih memungkinkan menampung BBM.
“Ini tiap SPBU bisa menampung semua, kenapa harus ditahan? Apa alasannya,” pungkas Rustam.
DPRD meminta pola distribusi Pertalite Bontang dievaluasi. Sebab, persoalan antrean bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi.
Apalagi, ketika distribusi berjalan lancar, pasokan Pertalite yang dapat disalurkan disebut mencapai sekitar 56 ribu liter per hari untuk lima SPBU di Bontang.
Kelima SPBU tersebut yakni Akawy, Kopkar Kilometer 6, Kilometer 3, Tanjung Laut, dan KS Tubun. Sementara SPBU Langlang memiliki pola distribusi berbeda dengan pasokan sekitar 8 KL dalam satu kali pengiriman setiap pekan.
DPRD berharap perbaikan distribusi mampu memangkas antrean Pertalite Bontang yang kembali menjadi keluhan masyarakat.
Dengan pengaturan volume dan jadwal pengiriman yang lebih tepat, ketersediaan BBM di SPBU diharapkan lebih stabil. Masyarakat pun tak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite.
[ayu|anl|adv dprd btg]