Infokaltim.id, Bontang – Kondisi fiskal Kota Bontang yang tengah menghadapi tekanan membuat optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi perhatian DPRD. Salah satunya menyangkut penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang di Bank Kaltimtara yang disebut mencapai Rp133 miliar.
Anggota Komisi B DPRD Bontang dari Fraksi Golkar, Nursalam, mempertanyakan besaran dividen yang diterima pemerintah daerah dari penyertaan modal tersebut.
Hal itu disampaikan Nursalam dalam interupsi rapat paripurna DPRD Bontang terkait penyampaian nota keuangan. Ia menilai penurunan dividen perlu mendapat perhatian serius karena terjadi ketika kemampuan fiskal daerah semakin terbatas.
Nursalam menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Bontang mengalami penurunan dari sekitar Rp371 miliar menjadi Rp361 miliar. Dalam struktur PAD, terdapat komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk penerimaan dividen.
Ia kemudian menyoroti dividen Bank Kaltimtara yang pada anggaran 2025 yang dijalankan 2026 disebut hanya sekitar Rp3,3 miliar.
Menurut Nursalam, angka tersebut perlu dipertanyakan jika dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Pemkot Bontang yang mencapai Rp133 miliar.
“Uang kita di sana Rp133 miliar. Kalau Rp133 miliar kita depositokan dalam jangka waktu tiga bulan, berapa yang kita dapatkan?” kata Nursalam saat interupsinya di Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).
Ia bahkan memperkirakan nilai imbal hasil deposito dapat mencapai Rp7 miliar hingga Rp8 miliar, sehingga meminta pemerintah dan DPRD mengevaluasi kembali manfaat penyertaan modal tersebut.
Kekhawatiran Nursalam semakin besar karena dividen yang diterima Bontang disebut terus mengalami penurunan. Beberapa tahun sebelumnya, penerimaan dividen disebut masih mencapai sekitar Rp12 miliar, kemudian turun menjadi Rp7 miliar, Rp4 miliar, hingga Rp3,3 miliar.
Bahkan, berdasarkan pembahasan yang disebut Nursalam, penerimaan dividen pada tahun berikutnya diperkirakan kembali turun menjadi sekitar Rp2,5 miliar.
Ia meminta Pemkot Bontang tidak tinggal diam menghadapi tren tersebut. Menurutnya, perlu ada dialog atau desakan kepada Bank Kaltimtara untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor yang menyebabkan penurunan dividen.
Nursalam juga menyinggung kebijakan Pemerintah Kota Samarinda yang pernah mempertanyakan penurunan dividen dan bahkan mewacanakan pemindahan anggaran ke bank lain.
“Apakah kita juga hanya akan diam dengan dividen kita yang cenderung menurun?” tegasnya.
Ia mengajak DPRD bersama Pemkot Bontang menelusuri penyebab penurunan tersebut. Nursalam menyebut selama ini terdapat alasan bahwa posisi Bontang berada di peringkat ketujuh dari 10 kabupaten/kota berdasarkan nilai penyertaan modal.
Namun, ia menilai alasan tersebut belum cukup menjelaskan penurunan dividen secara keseluruhan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta persoalan penyertaan modal tersebut dikonfirmasi kepada pihak yang membahasnya pada periode sebelumnya.
Neni menyebut pembahasan penyertaan modal Bank Kaltimtara sebelumnya berkaitan dengan Komisi II DPRD dan salah satu anggota DPRD, Haji Ridwan.
“Kalau penyertaan modal itu tanya Haji Ridwan, karena yang bahas tahun lalu semuanya itu sampai mau setuju penyertaan Rp150 miliar itu Pak Haji Ridwan sama Komisi II,” ujar Neni.
Neni menyampaikan tanggapan tersebut sebagai respons atas pertanyaan Nursalam mengenai kebijakan penyertaan modal dan manfaat yang diterima daerah.
Persoalan dividen Bank Kaltimtara pun menjadi catatan penting dalam pembahasan keuangan daerah. Di tengah ruang fiskal Bontang yang semakin terbatas, optimalisasi setiap sumber pendapatan menjadi kebutuhan strategis.
DPRD Bontang mendorong agar penyertaan modal daerah tidak sekadar menjadi investasi, tetapi mampu memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan Kota Bontang.
[ayu|anl|adv dprd btg]