Infokaltim.id, Bontang- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bontang menilai penyesuaian dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus dilakukan secara realistis, terukur, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
Alfin mengatakan, perubahan APBD merupakan konsekuensi dari dinamika kondisi keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana pendapatan, belanja, maupun pembiayaan berdasarkan kemampuan fiskal dan perkembangan kebutuhan pelayanan publik.
Menurutnya, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Bontang mengalami peningkatan sebesar 1,49 persen. Namun, kondisi tersebut belum serta-merta memperluas ruang fiskal daerah.
Sebab, terdapat penyesuaian cukup signifikan pada sisi pembiayaan setelah penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tercatat mengalami penurunan sebesar 44,96 persen.
“Fraksi Golkar memandang bahwa Perubahan APBD Tahun 2026 merupakan konsekuensi dari ruang fiskal dan kebutuhan daerah yang harus disikapi secara realistis dan terukur,” kata Alfin.
Dampaknya, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 mengalami penyesuaian atau penurunan sebesar 5,67 persen. Fraksi Golkar memahami kondisi tersebut sebagai bagian dari penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Namun, Alfin menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap program yang tetap dialokasikan dalam Perubahan APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan prioritas warga.
“Setiap perubahan dan pengalokasian anggaran harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas, urgensi, kemampuan pelaksanaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kota Bontang sepanjang 2026. Salah satunya terkait penghargaan yang diraih dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi.
Alfin menyebut capaian pada sektor penurunan tingkat pengangguran, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan peningkatan pelayanan publik.
Fraksi Golkar berharap berbagai capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
Setelah mencermati uraian Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya di DPRD Bontang.
Dengan kondisi fiskal yang lebih terbatas, pembahasan selanjutnya dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar diarahkan pada program prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
[ayu|anl|adv dprd btg]