Infokaltim.id, Bontang – Ruang fiskal Kota Bontang yang kian terbatas menjadi sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Bontang dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Salah satu perhatian utama ialah merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kenaikan pendapatan daerah secara umum.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Risky Rusdiansyah, mengatakan pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan 1,49 persen dari target. Kenaikan itu terutama berasal dari pendapatan transfer yang tumbuh 2,66 persen.
Namun, kondisi berbeda terjadi pada PAD. Pos tersebut justru mengalami penurunan 2,69 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Menjadi catatan bersama bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD,” kata Risky saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kota Bontang 2026, Selasa (8/9/2026).
Menurut Risky, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, ruang fiskal Bontang juga semakin terbatas akibat berbagai dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Selain PAD, Fraksi Gerindra mencatat pos lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan 1,50 persen dari target.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer. Pemkot Bontang harus berinovasi dan mengoptimalkan berbagai sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD.
Gerindra juga menyoroti penerimaan pembiayaan yang berkurang cukup signifikan. Berdasarkan pandangan fraksi, penerimaan pembiayaan turun 44,95 persen dari yang diproyeksikan.
Kondisi tersebut, kata Risky, menyebabkan koreksi pembiayaan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh.
Di tengah keterbatasan tersebut, Gerindra meminta penataan belanja dilakukan secara cermat. Skala prioritas perlu kembali ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Belanja yang dipertahankan harus memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Penyesuaian skala prioritas dan belanja daerah dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta belanja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi menyangkut pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Gerindra menilai peningkatan PAD menjadi pekerjaan penting dalam menjaga kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Risky memastikan fraksinya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan harus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bontang.
[ayu|anl|adv dprd btg]