Infokaltim.id, Bontang– Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menjadi sorotan dalam pembahasan APBD Perubahan Kota Bontang 2026. Fraksi Partai Gerindra DPRD Bontang meminta pemerintah mengevaluasi seluruh kinerja BUMD agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Risky Rusdiansyah, mengatakan BUMD merupakan salah satu sumber PAD yang seharusnya mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
Karena itu, penyertaan modal pemerintah kepada BUMD perlu diikuti dengan evaluasi kinerja secara berkala. Jangan sampai modal yang digelontorkan tidak menghasilkan kontribusi yang sepadan terhadap pendapatan daerah.
“Mengingat dividen BUMD menjadi salah satu sumber PAD, maka evaluasi dan analisis terhadap seluruh kinerja BUMD perlu dilakukan sehingga PAD yang dihasilkan sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan,” kata Risky saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Bontang 2026, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, evaluasi tidak sebatas melihat besaran dividen yang diterima pemerintah daerah. Kinerja, kesehatan usaha, efektivitas pengelolaan, hingga prospek bisnis BUMD juga perlu dianalisis.
Langkah tersebut dinilai penting karena kondisi fiskal Bontang saat ini menghadapi tekanan. Ruang fiskal menjadi lebih terbatas akibat perkembangan ekonomi, kebijakan fiskal pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta realisasi APBD hingga semester pertama.
Gerindra juga mendorong pemerintah memperkuat penerimaan daerah melalui digitalisasi. Administrasi, pelayanan, hingga pembayaran diharapkan semakin terintegrasi secara digital.
Risky menilai digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah. Sistem yang lebih transparan juga diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Gerindra menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setiap anggaran yang telah ditetapkan harus digunakan sesuai peruntukan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.
“Fraksi Gerindra berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tegas Risky.
[ayu|anl|adv dprd btg]