Infokaltim.id, Penajam – Pengawasan terhadap kepatuhan perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi kendala keterbatasan personel dan anggaran. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah beroperasi, tetapi belum mengantongi izin, belum dapat dilakukan secara maksimal.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Amrullah, mengakui keterbatasan sumber daya menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan pengawasan perizinan usaha di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pembentukan Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan melalui koordinasi lintas instansi.
Namun, pelaksanaan tugas Satgas belum berjalan optimal karena terbatasnya dukungan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan pengawasan.
“Kelemahan kami dalam pengawasan perizinan ini memang dari sisi personel dan anggaran. Sebelumnya sudah dibentuk Satgas yang melibatkan beberapa dinas dan instansi, termasuk Satpol PP, tetapi kegiatannya belum bisa berjalan maksimal karena anggarannya terbatas,” ujar Amrullah.
Meski demikian, DPMPTSP tetap melakukan pengawasan secara paralel ketika petugas turun ke lapangan untuk menjalankan kegiatan lainnya. Dengan pola tersebut, petugas dapat sekaligus memantau aktivitas usaha yang beroperasi di wilayah PPU.
Amrullah menjelaskan, apabila ditemukan atau diterima laporan mengenai kegiatan usaha yang sudah berjalan tetapi belum mengurus perizinan, pihaknya akan melakukan tindak lanjut.
Pendekatan yang dilakukan tidak langsung mengarah pada pemberian sanksi. DPMPTSP terlebih dahulu mengedepankan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan.
“Kalau ada laporan mengenai usaha yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki izin, tentu kami tindak lanjuti. Namun, pendekatannya bukan langsung memberikan sanksi. Kami lebih mengutamakan edukasi dan pendampingan agar pelaku usaha bisa memahami serta mengurus perizinannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan data dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang digunakan untuk proses perizinan berusaha. Menurutnya, sistem tersebut hanya memuat data pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan perizinan.
Dengan demikian, usaha yang telah beroperasi tetapi belum pernah mengajukan permohonan izin tidak secara otomatis masuk dalam pendataan OSS. Kondisi ini membuat pemerintah daerah membutuhkan informasi tambahan dari hasil pemantauan langsung di lapangan.
Amrullah menilai koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan pengawasan di lapangan menjadi penting. Salah satunya melalui laporan Satpol PP mengenai aktivitas usaha yang ditemukan belum memenuhi ketentuan perizinan.
“Kami membutuhkan informasi dari hasil pemantauan lapangan, termasuk dari instansi yang berwenang seperti Satpol PP. Data itu nantinya bisa kami tindak lanjuti bersama untuk mengetahui usaha mana saja yang perlu diberikan pembinaan terkait perizinan,” ungkapnya.
Amrullah mengatakan pihaknya berharap pengawasan perizinan usaha di PPU tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan personel dan anggaran.
“Selain meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, langkah ini juga diarahkan agar pelaku usaha mendapatkan pendampingan dalam memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku,” pungkasnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
