Infokaltim.id, Penajam – Rencana pembangunan fasilitas pengolahan ikan rucah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat dukungan DPRD. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan kecil yang selama ini kerap dihargai rendah karena berupa ikan campuran.
Anggota Komisi II DPRD PPU, Zaenal Arifin, mengatakan hasil tangkapan nelayan kecil tidak selalu berupa ikan dengan nilai ekonomis tinggi. Sebagian justru mendapatkan ikan campuran yang hanya dihargai sekitar Rp5.000 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan tidak sebanding dengan biaya operasional, terutama ketika harus membawa hasil tangkapan ke lokasi penjualan yang lebih jauh.
“Selama ini, nelayan kecil sering mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan campuran yang harganya relatif murah. Bahkan, ada yang hanya dihargai sekitar Rp5.000 per kilogram,” ujarnya.
Menurut Zaenal, pengolahan ikan rucah dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan tersebut. Dengan adanya fasilitas pengolahan di wilayah yang mudah dijangkau, nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk menjual hasil tangkapannya.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu membuka peluang kerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan hasil perikanan, termasuk perusahaan yang bersedia membangun fasilitas atau pabrik pengolahan.
“Kalau memang ada rencana pembangunan fasilitas pengolahan ikan rucah, saya sangat mendukung. Kalau ada fasilitas pengolahan, hasil tangkapan tersebut bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Nelayan juga tidak perlu membawa hasil tangkapannya terlalu jauh untuk dijual,” katanya.
Zaenal menambahkan, persoalan pengembangan sektor perikanan di PPU tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan laut. Potensi tambak udang di kawasan pesisir juga dinilai cukup besar, dengan luasan mencapai ribuan hektare.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan optimal bagi masyarakat yang mengelola tambak secara mandiri. Budidaya udang membutuhkan pengelolaan yang rumit dan memiliki risiko usaha cukup tinggi.
Akibatnya, sebagian pembudidaya hanya mampu mencapai titik impas atau sekadar mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
“Budidaya udang bukan usaha yang mudah. Pengelolaannya cukup rumit dan berisiko sehingga masyarakat terkadang hanya mampu mencapai titik impas atau sekadar balik modal,” jelasnya.
Ia berharap keterlibatan perusahaan atau pihak yang memiliki kemampuan pengelolaan dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi perikanan dan tambak udang.
Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan agar potensi sumber daya perikanan di wilayah pesisir tidak hanya menjadi aktivitas produksi, tetapi juga memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Kalau ada perusahaan atau pabrik yang bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi tersebut, tentu akan sangat membantu,” pungkasnya.
[nly|adv dprd ppu]
