Infokaltim.id, Penajam – Ancaman El Nino dan terbatasnya pasokan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuntut pemerintah menyiapkan sumber air yang berkelanjutan.
Anggota DPRD PPU, Hariyono, meminta rencana pemanfaatan Embung Lawe-Lawe melalui skema pinjam pakai lahan milik Pertamina dikaji secara menyeluruh sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Hariyono menyikapi peninjauan pengerukan Embung Lawe-Lawe di atas lahan pinjam pakai seluas 17 hektare, beberapa waktu lalu.
Peninjauan tersebut melibatkan PDAM, pemerintah daerah, dan DPRD PPU untuk melihat langsung pekerjaan pengerukan embung yang diproyeksikan mendukung kebutuhan air baku.
Ia meminta kejelasan skema pemanfaatan lahan Pertamina untuk Embung Lawe-Lawe.
“Status pinjam pakai perlu ditelaah, termasuk jangka waktu penggunaan, ketentuan biaya, hingga rencana pengembangan kawasan Pertamina ke depan,” kata Hariyono.
Jika pemanfaatan lahan tersebut dapat diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, menurutnya, beban anggaran daerah bisa lebih ringan.
Sebaliknya, apabila pemerintah harus mengeluarkan biaya besar melalui APBD, perlu ada perhitungan manfaat dan risiko jangka panjang.
“Jangan sampai tawaran yang ada langsung diterima tanpa dianalisis. Harus dilihat perjanjiannya, rencana ke depan, dan dampaknya. Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” tegasnya.
Selain Embung Lawe-Lawe, Hariyono meminta pemerintah mengoptimalkan sumber air yang sudah tersedia. Normalisasi embung eksisting, pencarian mata air, serta pemanfaatan sumur bor dengan potensi debit besar dinilai perlu masuk dalam perencanaan. Ia mencontohkan Embung Waru yang hingga kini masih mampu menampung air.
Hariyono juga mengingatkan agar wacana pemanfaatan void bekas tambang sebagai sumber air tidak langsung diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengujian dan uji coba perlu dilakukan terlebih dahulu oleh petugas pengelola untuk memastikan kelayakan dan keamanannya.
Menurutnya, void memiliki keterbatasan karena bergantung pada air hujan. Volume air dapat menyusut akibat penguapan dan kondisi cuaca. Karena itu, pemerintah perlu membandingkan efektivitasnya dengan sumber air lain yang lebih memungkinkan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Kalau mau dijadikan sampel atau uji coba, sebaiknya petugas yang mengelola dulu. Jangan langsung diberikan kepada masyarakat sebelum benar-benar dipastikan kelayakannya,” katanya.
Hariyono berharap penanganan krisis air bersih di PPU dilakukan melalui perencanaan terpadu, mulai dari penguatan jaringan distribusi, pemerataan embung, hingga optimalisasi sumber air yang sudah tersedia.
Dengan begitu, penambahan kapasitas tampungan dapat benar-benar menjawab kebutuhan warga, terutama saat kemarau dan ancaman El Nino meningkat.
[say|adv dprd ppu]
