Infokaltim.id, Samarinda– Persoalan operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda kembali mencuat dan mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Komisi IV DPRD Kaltim menilai keberadaan rumah sakit tersebut sangat vital bagi masyarakat ibu kota provinsi, sehingga pemerintah daerah diminta segera turun tangan mencari solusi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan di Samarinda masih jauh dari standar ideal.
Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, ketersediaan fasilitas kesehatan dinilai tidak mampu mengimbangi permintaan.
“Data menunjukkan, saat ini Samarinda hanya memiliki sekitar 1.500 tempat tidur rumah sakit. Padahal standar WHO mengharuskan minimal 4.500 tempat tidur,” ujarnya.
“Artinya, masih ada kekurangan sekitar 3.000 unit. Dalam kondisi seperti ini, RSI jelas masih sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Andi menekankan, RSI bukan sekadar bangunan fisik atau fasilitas kesehatan biasa.
Sejak berdiri puluhan tahun lalu, rumah sakit ini telah menjadi salah satu rujukan utama warga Samarinda dan sekitarnya.
Karena itu, menjaga keberlanjutan operasionalnya sama halnya dengan memastikan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi.
Menurutnya, persoalan RSI tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi teknis manajemen atau operasional.
Kuncinya terletak pada komunikasi dan kesediaan semua pihak untuk duduk bersama.
Baik Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD, maupun Yayasan RSI (YARSI) sebagai pengelola, harus segera membangun kesepahaman yang jelas mengenai langkah ke depan.
“Ini bukan sekadar soal aset atau urusan lembaga tertentu. Kita bicara tentang kesehatan masyarakat yang menyangkut kepentingan luas,” tuturnya.
“Karena itu, pertemuan resmi yang mempertemukan semua pihak tidak boleh lagi ditunda. Jalan keluar terbaik hanya bisa lahir dari komitmen bersama,” tegas Andi.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap penundaan penyelesaian akan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap rumah sakit yang terjangkau, representatif, dan berfungsi optimal semakin mendesak seiring pertumbuhan penduduk.
“Pemerintah harus melihat ini sebagai urgensi. Tanpa langkah cepat, kita akan terus tertinggal dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan, dan masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.