Infokaltim.id, Samarinda- Kesenjangan dalam akses pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Kondisi ini menyebabkan sejumlah anak di beberapa wilayah kesulitan mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
Salah satu daerah yang merasakan dampaknya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Beberapa kecamatan, seperti Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, dan Kota Bangun, masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
Warga setempat pun mengusulkan pembangunan unit sekolah baru (UBS) untuk menutupi kekurangan tersebut.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah lama diketahui melalui laporan dari Anggota DPRD dapil Kukar, Salehuddin.
“Daya finansial daerah saat ini terbatas, terutama karena adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus realistis dan terukur,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Rabu (26/11/2025).
Andi Satya juga menyebut bahwa keterbatasan akses pendidikan tidak hanya terjadi di Kukar, tetapi juga di Balikpapan, di mana masalahnya lebih kompleks akibat keterbatasan lahan.
Dirinya menekankan pentingnya Disdikbud Kaltim menyusun rencana pendidikan jangka lima tahun untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan.
“Jika kita bekerja tanpa perencanaan strategis, ketika muncul kebutuhan mendesak, kita baru bergerak. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, evaluasi terhadap persoalan ini perlu dilakukan agar masalah serupa tidak terulang.
Ia juga mengimbau masyarakat yang mengusulkan pembangunan sekolah untuk memastikan lahan yang dipilih bebas dari sengketa dan tidak berada di area pertambangan aktif.
Hingga akhir November 2025, realisasi program Disdikbud Kaltim tercatat masih rendah dibandingkan OPD lain di lingkungan Pemprov Kaltim.
Oleh karena itu, DPRD mendorong pihak terkait untuk segera mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
[anr|anl|adv dprd kaltim]