Anggota DPRD PPU Soroti Kebijakan Aplikasi MyPertamina untuk Pembelian BBM Subsidi di PPU

Infokaltim.id, PPU- Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, menyatakan kebingungannya terhadap kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina yang diwajibkan untuk membeli BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar di SPBU wilayah PPU. Menurutnya, kebijakan ini tidak diterapkan di provinsi tetangga dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang merasa terganggu dengan prosedur yang tidak biasa tersebut.

“Sebenarnya saya juga bingung di provinsi lain tetangga kita tidak ada seperti ini, biasa aja kalau mau ngisi. Tapi tidak tahu kenapa di sini seperti ini,” kata Sujiati. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan Sujiati atas kebijakan yang dianggap menyulitkan, terlebih karena kebijakan serupa tidak diberlakukan di daerah lain.

Kebijakan ini memaksa masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi untuk menggunakan aplikasi khusus, yang tidak umum dilakukan di tempat lain. Sujiati menyadari situasi tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat dan berencana untuk berdialog dengan pihak Pertamina guna mencari solusi yang lebih baik. “Saya akan mencoba bicara dengan masyarakat dan pihak Pertamina agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

Sujiati juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap antrian panjang di SPBU, khususnya di wilayah Babulu. Menurutnya, antrian panjang ini menyebabkan ketidaknyamanan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja. “Di Babulu ngeri juga, belakangan ini antrian pertalite itu panjang sekali. Selain itu, saya pikir juga sedikit menghambat mata pencaharian ekonomi masyarakat karena terjebak antrian yang panjang,” jelas Sujiati.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa prosedur yang ketat dalam pembelian BBM subsidi melalui aplikasi berpotensi berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas ekonomi. Sujiati berharap bahwa dialog dengan Pertamina akan membawa kejelasan dan, jika mungkin, peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut.

“Kemarin kita sudah memanggil dan pada saat BBM subsidi petani, ternyata pelaksanaannya juga masih seperti itu. Makanya tidak tahu bagaimana Pertamina ini, kurang paham juga dan merugikan masyarakat,” tutup Sujiati. Ia berharap agar kebijakan ini bisa segera dikaji ulang agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh prosedur yang menyulitkan.

[rsm|anl|ads]