Infokaltim.id, PPU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, turut serta dalam rapat strategis bersama Penjabat (Pj) Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati PPU pada Selasa (22/10/2024). Rapat ini membahas skema pembiayaan kreatif yang melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendukung proyek pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Raup Muin menekankan pentingnya solusi pembiayaan yang efektif untuk mendorong kemajuan sektor-sektor penting di PPU, khususnya sektor kesehatan dan penyediaan air bersih. “Kita perlu solusi pembiayaan yang tidak hanya inovatif tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Raup Muin. Ia berharap agar setiap upaya pembiayaan ini dapat menciptakan dampak yang nyata bagi warga PPU.
Pj Bupati Muhammad Zainal Arifin menyampaikan bahwa opsi pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur merupakan alternatif yang menarik untuk mendukung berbagai program prioritas tanpa terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami sedang menimbang opsi pembiayaan yang ditawarkan untuk mendukung program-program prioritas yang dirancang untuk masyarakat,” jelas Zainal.
Keduanya membahas efektivitas pinjaman yang diharapkan dapat membantu mengoptimalkan dana pembangunan. Zainal menekankan pentingnya penggunaan dana secara efisien agar investasi yang dilakukan berdampak positif bagi daerah. “Penting bagi kita untuk menjamin bahwa setiap investasi yang kita lakukan berdampak positif dan signifikan bagi perkembangan daerah,” tambahnya.
Raup Muin juga mengingatkan agar perencanaan setiap proyek dilakukan dengan transparansi dan efisiensi untuk memastikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus membawa perubahan yang diinginkan. Transparansi dalam pengelolaan dana ini akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di PPU.
Pihak PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rapat tersebut menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan skema pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas keuangan daerah, mendukung komitmen pemerintah daerah untuk memajukan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai skema pembiayaan ini diharapkan segera tercapai, mengingat urgensi dari proyek-proyek yang direncanakan dan kebutuhan akan pembiayaan yang tepat demi pembangunan daerah di masa mendatang.
[rsm|anl|ads]