Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengungkap fakta yang dinilainya sebagai masalah mendasar dalam tata kelola pembangunan sekolah di Kota Samarinda: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) disebut hampir tidak pernah aktif mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Akibatnya, hampir 90 persen pembangunan sekolah masuk melalui aspirasi seluruh anggota DPRD Samarinda bukan dari usulan masyarakat yang terserap di Musrenbang.
Menurut Anhar, fenomena ini menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan guru, LPM, maupun warga di tingkat kelurahan tidak pernah sampai ke Dinas Pendidikan secara langsung. Usulan-usulan itu justru lebih sering dicatat oleh Dinas PUPR, dan ketika masuk ke LPM Kota, hilang begitu saja karena dianggap salah kamar.
“Kalau saya lihat di 2026, hampir 90 persen jalur aspirasi teman-teman di DPRD. Terus yang lewat Musrenbang itu apa? Kan banyak usulan itu. Teman-teman Dinas Pendidikan ini hampir tidak pernah ikut Musrenbang. Sehingga ketika ada usulan dari guru, dari LPM, yang mencatat adalah Dinas PUPR. Begitu masuk Dinas LPM Kota, semua hilang karena salah kamar,” kata Anhar.
Ia menekankan, pintu aspirasi yang diterima anggota DPRD Samarinda itu ketika pihaknya melaksanakan reses. Fungsinya adalah membantu pemerintah menjaring kebutuhan dari bawah, bukan menggantikan peran Musrenbang. Jika hampir seluruh pembangunan sekolah hanya bergantung anggaran aspirasi anggota legislatif, maka banyak kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya tidak pernah terdata secara sistematis oleh dinas terkait.
Anhar menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara RPJMD Wali Kota Samarinda dengan implementasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa sejauh yang ia temukan di lapangan, termasuk dari kunjungan langsung ke sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kondisi fisik banyak sekolah masih sangat memprihatinkan dan jauh dari target pencapaian rencana pembangunan jangka menengah.
“Kami melihat RPJMD, program-program dari rencana pembangunan jangka menengah yang disusun Wali Kota, implementasinya di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Sekolah-sekolah khususnya di pinggiran masih banyak yang kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.
Untuk itu, Anhar meminta Dinas Pendidikan mulai mengaktifkan keikutsertaan di seluruh forum Musrenbang tingkat kecamatan. Dengan begitu, data kebutuhan pembangunan sekolah per wilayah bisa tersusun secara sistematis, dan distribusi anggaran tidak lagi bergantung semata anggaran aspirasi anggota DPRD Samarinda.
“Dinas Pendidikan ini harus aktif Musrenbang. Kalau aktif, kenapa yang diusulkan langsung hanya beberapa poin saja? Seharusnya ada rencana kerja yang jelas, karena panduannya ini RPJP. Kita kepingin tahu secara detail Kecamatan Palaran butuh berapa, Samarinda Utara butuh berapa, semuanya harus tersinkronisasi,” pungkasnya.
[ary|anl|ads]