Infokaltim.id, Penajam – Kebiasaan aparatur sipil negara (ASN) yang masih terlihat nongkrong dan menghabiskan waktu di luar pekerjaan saat jam dinas menjadi sorotan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan sekaligus memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.
Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, menilai persoalan kedisiplinan pegawai harus menjadi perhatian serius kepala daerah. Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja ASN merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan dalam memastikan pelayanan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
“Harusnya menjadi bagian dari sikap tegas bupati untuk mengevaluasi dan mengawasi anak buahnya agar kinerja mereka maksimal,” kata Irawan.
Ia menilai pemerintah selama ini telah memberikan hak kepada pegawai, mulai dari gaji hingga tunjangan atau tambahan penghasilan. Karena itu, pemberian hak tersebut semestinya diimbangi dengan tanggung jawab dan produktivitas dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pegawai yang masih menghabiskan waktu untuk nongkrong ketika jam kerja menunjukkan persoalan kedisiplinan yang perlu ditindaklanjuti. Apalagi, ASN memiliki kewajiban utama memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Irawan meminta Bupati PPU tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pegawai yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Sekarang pemerintah sudah memberikan hak pegawai, mulai dari gaji sampai tunjangan atau tambahan penghasilan. Selama ini insentif mereka juga sudah diberikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pegawai yang tidak produktif perlu mendapatkan tindakan tegas agar perilaku tersebut tidak berkembang menjadi kebiasaan di lingkungan birokrasi.
“Nah, pegawai yang suka nongkrong-nongkrong itu berarti tidak produktif. Harusnya ada sikap tegas dari bupati untuk menertibkan dan memberikan punishment,” tegasnya.
Menurut Irawan, kedisiplinan ASN berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan kehadiran aparatur yang mampu merespons kebutuhan dan menyelesaikan urusan pemerintahan, bukan justru sulit ditemui ketika jam pelayanan berlangsung.
“Jangan sampai ini menjadi tradisi dan kebiasaan, karena mereka digaji untuk melayani masyarakat, bukan untuk nongkrong,” pungkasnya.
[nly|adv dprd ppu]
