Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Desak Lima Kepala OPD Segera Dilantik, Kekosongan Jabatan Dinilai Ganggu...

DPRD PPU Desak Lima Kepala OPD Segera Dilantik, Kekosongan Jabatan Dinilai Ganggu Pelayanan

Infokaltim.id, Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah segera melantik lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum menempati jabatan definitif. Kepastian pelantikan dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, mengatakan seluruh tahapan proses pengisian jabatan tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian, pemerintah daerah tinggal menunggu keputusan Bupati PPU untuk menentukan pejabat yang akan dilantik.

“Prosesnya sudah selesai semua. Tinggal pelantikan, bupati menentukan siapa yang dipilih. Harus segera karena semakin cepat dilantik, semakin membantu pelayanan dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” kata Irawan.

Menurutnya, kekosongan jabatan kepala OPD tidak seharusnya dibiarkan berlangsung terlalu lama. Terlebih, proses seleksi melalui mekanisme open bidding telah dilaksanakan sehingga tidak ada lagi tahapan utama yang perlu menunda pengisian jabatan tersebut.

Irawan menilai keberadaan kepala OPD definitif diperlukan untuk memastikan pengambilan kebijakan di masing-masing perangkat daerah berjalan efektif. Sebab, pejabat yang hanya berstatus pelaksana tugas (Plt) memiliki keterbatasan kewenangan dalam menjalankan sejumlah urusan pemerintahan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kewenangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Menurutnya, keterbatasan kewenangan pejabat Plt berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan OPD.

“Kalau masih Plt, kewenangannya tidak maksimal, apalagi berkaitan dengan pengguna anggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelantikan kepala OPD bukan sekadar memenuhi kebutuhan struktur organisasi pemerintahan. Lebih dari itu, pengisian jabatan definitif diperlukan untuk memberikan kepastian tanggung jawab dan memperkuat kinerja birokrasi.

Irawan berharap Bupati PPU tidak menunda proses tersebut setelah seluruh tahapan seleksi diselesaikan. Menurutnya, semakin lama kekosongan jabatan berlangsung, semakin besar pula potensi terganggunya efektivitas pelaksanaan kebijakan di masing-masing perangkat daerah.

“Kami mendorong pemerintah daerah segera mengambil keputusan agar lima posisi kepala OPD tersebut dapat diisi dan pelayanan publik tidak terkendala akibat ketidakpastian kepemimpinan organisasi,” pungkasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 3
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 290,476