Infokaltim.id, Samarinda- Meski telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juli 2024 dan berdiri megah sebagai ikon infrastruktur Kaltim, Jembatan Pulau Balang hingga kini belum dapat digunakan secara penuh oleh masyarakat.
Padahal, jembatan ini digadang-gadang menjadi jalur strategis penghubung Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Harapan besar masyarakat PPU pun mulai berubah menjadi kekecewaan. Mereka mempertanyakan mengapa akses jembatan belum juga dibuka secara permanen, meskipun konstruksi jalan penghubung dari sisi Penajam sudah rampung.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyuarakan keresahan publik tersebut.
Dia menyebut bahwa masyarakat telah lama menanti kehadiran jembatan sebagai solusi atas mahal dan terbatasnya akses transportasi antarwilayah.
“Jembatan Pulau Balang ini sudah sangat dinantikan. Tapi sampai sekarang, masyarakat hanya bisa melintas saat Lebaran, itu pun hanya sementara dan dengan sistem buka-tutup satu arah,” katanya.
Menurut Baharuddin, hingga saat ini belum ada penjelasan teknis resmi dari instansi terkait mengenai alasan keterlambatan pembukaan akses penuh. Ketidakpastian ini membuat publik bertanya-tanya.
Lebih dari sekadar proyek fisik, jembatan tersebut diharapkan menjadi tonggak pemerataan ekonomi wilayah.
Baharuddin menekankan bahwa fungsionalnya jembatan akan menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang ke PPU dan sekitarnya.
“Jika jembatan ini dibuka, pengiriman barang pasti lebih murah. Harga kebutuhan pokok pun bisa turun. Saat ini masyarakat masih bergantung pada feri atau speedboat, yang biayanya tinggi,” jelasnya.
Selain efisiensi, faktor keselamatan juga menjadi sorotan. Baharuddin mengingatkan tentang insiden tenggelamnya kapal beberapa waktu lalu yang semakin menguatkan alasan pentingnya akses darat.
“Ini soal keselamatan juga. Masyarakat ingin pilihan transportasi yang lebih aman. Jembatan ini bisa menjadi alternatif penting menggantikan moda air yang berisiko,” tambahnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim, ia mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan jembatan tersebut.
Ia menilai bahwa infrastruktur yang sudah selesai seharusnya tidak dibiarkan terbengkalai.
“Pemerintah harus bertindak cepat. Jangan sampai proyek besar ini hanya jadi monumen. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi yang nyata,” pungkas Baharuddin.