Infokaltim.id, Bontang – Alarm krisis guru di Kota Bontang mulai berbunyi. Banyaknya tenaga pendidik yang pensiun sementara rekrutmen ASN belum berjalan membuat pemerintah terpaksa membuka pendaftaran guru pengganti.
Kondisi itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. Dia menilai langkah merekrut guru pengganti memang menjadi solusi darurat agar proses belajar mengajar tidak lumpuh.
“Tidak boleh ada sekolah yang kekurangan guru,” tegasnya.
Menurut Ubayya, kualitas pendidikan sulit meningkat jika jumlah tenaga pengajar terus berkurang setiap tahun. Karena itu, pemerintah diminta bergerak cepat mencari jalan keluar sebelum kekurangan guru makin parah.
Dia menyebut pensiunnya guru hampir terjadi setiap tahun. Sementara pengangkatan CPNS maupun PPPK baru belum mampu menutup kebutuhan di lapangan.
“Kalau tiap tahun ada pensiun, berarti tiap tahun juga kita kekurangan guru,” katanya.
Karena itulah, kebijakan membuka rekrutmen guru pengganti dianggap sebagai langkah realistis. Namun, Ubayya mengingatkan ada ancaman lain yang harus diwaspadai.
Guru pengganti yang direkrut dengan sistem kontrak berpotensi hengkang sewaktu-waktu ketika ada daerah lain membuka penerimaan ASN.
“Nanti jangan sampai sudah diterima di sini, lalu pindah karena ada pembukaan pegawai di daerah lain,” ujarnya.
Dia meminta pemerintah menyiapkan skema jangka panjang agar guru pengganti memiliki kepastian karier dan tetap bertahan mengajar di Bontang.
Salah satu opsi yang dinilai bisa menjadi daya tarik ialah memberikan prioritas kepada guru pengganti ketika rekrutmen CPNS atau PPPK dibuka.
“Kalau mereka punya komitmen membantu pendidikan di Bontang, tentu itu bisa dipertimbangkan,” katanya.
Ubayya berharap persoalan kekurangan guru tidak dianggap sepele. Sebab, dampaknya langsung dirasakan siswa di sekolah apabila tenaga pengajar terus berkurang tanpa pengganti yang memadai.
“Mutu pendidikan itu bergantung pada guru. Kalau gurunya kurang, tentu pembelajaran juga terganggu,” tandasnya.
[ayu|anl|adv dprd bontang]