Infokaltim.id, Samarinda– Masa kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, memberikan evaluasi khusus terhadap kinerja awal kepemimpinan tersebut, terutama dalam penanganan masalah pengangguran.
Ia mengapresiasi langkah-langkah awal yang telah diambil, serta menyebut arah kebijakan pemerintah provinsi saat ini menunjukkan komitmen untuk berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kita tentu berharap visi dan misi yang dicanangkan sejak awal benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh warga Kaltim,” kata Damayanti.
Sejumlah program yang diluncurkan dinilai memiliki potensi besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
“Program-program yang dipaparkan itu sangat menyentuh, tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa konsisten dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Namun demikian, Damayanti mengingatkan bahwa pelaksanaan program tidak boleh hanya mengejar kuantitas. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas agar dampak kebijakan benar-benar terasa.
“Kadang kita sibuk mengejar realisasi kegiatan, tapi lupa bahwa yang utama adalah kualitas dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru tidak berhenti di tataran seremonial semata.
Menurutnya, pemerintah perlu menargetkan solusi konkret atas pengangguran yang bersifat struktural di Kalimantan Timur.
“Jangan sampai pelatihan atau pemberdayaan hanya formalitas. Harus ada hasil yang nyata, yang bisa mengurangi angka pengangguran secara signifikan,” tutupnya.