Infokaltim.id, Samarinda- Penyaluran insentif untuk guru honorer swasta di Kaltim kembali mengalami kendala, menyusul adanya laporan keterlambatan distribusi dana kepada sejumlah guru.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi menyatakan keprihatinannya atas situasi ini.
Ia menegaskan bahwa insentif tersebut merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah sebagai bentuk tambahan kesejahteraan bagi guru honorer.
Menurut Darlis, salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan adalah tidak tersinkronisasinya data antara pemerintah daerah dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Penyaluran insentif sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menyampaikan data dasar kepada kementerian,” ujar Darlis pada Jumat (23/5/2025).
Ia menambahkan, kelengkapan dan kesiapan data menjadi kunci agar proses pencairan insentif dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Darlis juga menyoroti peran penting Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sistem yang mengelola data pendidikan termasuk data guru honorer.
Data ini menjadi acuan utama dalam berbagai proses administrasi dan penentuan tunjangan.
Masalah muncul ketika data yang diterima dari sekolah tidak sesuai dengan data di tingkat dinas pendidikan maupun pusat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian.
“Data guru honorer harus tersinkron mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga pusat,” tegasnya.
Untuk itu, Darlis meminta Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Kaltim agar segera memperbaiki koordinasi dan memperhatikan hak-hak guru honorer agar pencairan insentif berjalan tepat waktu.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan guru honorer masih jauh dari terpenuhi, sehingga keterlambatan ini berpotensi memperburuk kondisi mereka.
“Keterlambatan ini sangat disayangkan, mengingat kebutuhan para guru honorer masih sangat besar,” pungkasnya.